Menkeu Mensinyalir Dana Transfer Daerah Tidak Tepat Sasaran

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran Dana Transfer Daerah secara efektif.

Sri Mulyani mensinyalir selama ini daerah tidak tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya Rp110 triliun, namun meskipun naik menjadi Rp400 triliun di tahun ini, tetapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV dan Tim anggaran Komite I, II dan III DPD RI, yang dipimpin oleh Ajiep Padindang Ketua Komite IV, di ruang rapat Komite IV, Selasa (7/2/2017).

Dalam rapat ini, Sri Mulyani menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBNP 2016,

“Konsumsi rumah tangga di 2016 kembali tumbuh diatas 5.0 % didukung oleh inflasi yang cukup terjaga khususnya harga pangan serta tingginya kegiatan sosial sepanjang tahun dan kampanye pemilukada,” kata dia.

Pertumbuhan pajak di 2016 tumbuh 4,2 % dari tahun 2015, di sisi lain tax amnesty memberikan sumbangan sebesar Rp 109 Triliun, sedangkan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dbayarkan seluruhnya di Desember 2016.

Menurut Sri Mulyani, beberapa kendala dana alokasi khusus fisik tidak salur sebesar 16% atau senilai Rp14,6 Triliun dari keseluruhan dana Rp 89,8 Triliun. Hal tersebut disebabkan karena laporan tidak lengkap, dan beberapa tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output, kemudian ada juga yang menyampaikan laporan namun melampaui batas waktu pelaporan.

Hal lain yang diperhatikan Sri Mulyani tentang pelajaran dari pelaksanaan APBN 2016. “Ada beberapa hal yang diperhatikan tentang APBN tersu dijaga menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, efektif dan efisien, nah hal ini penting karena besarnya anggaran tidak menjamin akan sukses dalam penggunaannya,” kata dia.(faz/iss)