KPK Sita 28 Stempel Lembaga dan Kementerian Diduga Palsu dari Kantor Basuki Hariman

Basuki Hariman pengusaha yang punya sekitar 20 perusahaan pengimpor daging sapi, harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menyuap Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi non aktif.

Waktu menggeledah PT Sumber Laut Perkasa, salah satu perusahaan milik Basuki di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (27/1/2017), KPK menemukan 28 cap atau stempel yang disinyalir palsu.

Stempel-stempel itu atas nama kementerian atau direktorat jenderal di Indonesia, dan organisasi internasional sejumlah negara yang terkait dengan importasi daging.

“Stempel yang ditemukan di antaranya atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan beberapa label halal yang tertulis dari negara pengekspor daging seperti Australian Halal Food Services, Islamic Coordinating Council of Victoria, Queensland, Kanada dan Cina,” kata Febri Diansyah Juru Bicara KPK, Senin (30/1/2017).

Sekarang, penyidikan KPK masih fokus pada indikasi pemberian suap dari Basuki ke Patrialis terkait UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

“KPK baru akan mendalami soal stempel kementerian dan lembaga yang ditemukan di Kantor Basuki. Kalau dibutuhkan, kami akan lakukan pemanggilan pihak Kementan atau Kemendag,” imbuhnya.

Tapi, Febri belum bisa memastikan apakah cap itu asli atau palsu, dan apakah digunakan untuk kepentingan Basuki saja, atau ada pihak lain yang terlibat.

“Saat ini indikasi yang kuat adalah agar impor daging lebih mudah masuk ke indonesia,” ucapnya.

Sekadar diketahui, sekitar tahun 2004, Basuki sempat berurusan dengan hukum karena dugaan mengimpor daging ilegal.

Ribuan ton daging sapi asal Amerika yang diimpor perusahaannya, ternyata ketahuan berasal dari India, kawasan yang produksi dagingnya dianggap belum bebas penyakit.

Namun penanganan kasus tersebut tak jelas, sampai akhirnya Basuki Hariman ditangkap KPK. (rid/dwi)