17,5 Juta Anak Didik Yatim Piatu dan Panti Asuhan akan Terima KIP

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017) hari ini akan ditandai dengan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu “sakti” ini akan diberikan kepada siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 2.844 siswa.

Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) berharap penyerahan KIP tidak menghadapi kendala karena identitas siswa yatim piatu sebagai penerima sudah jelas tertera di kartu tersebut.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakin tidak ada masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam mendistribusikan KIP untuk anak yatim piatu ini, mengingat nama dan alamat sudah tertera di setiap panti asuhan,”ujarnya saat Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan.

KIP merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan terutama dari anak keluarga miskin yang berusia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun), mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Menurut Muhadjir, pemberian KIP kepada 2.844 siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini sebagai upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas yang merupakan salah satu titik fokus pemerintah di tahun 2017 ini.

“Pada tahun 2017 sasaran KIP ditargetkan sejumlah 17,9 juta siswa dari keluarga miskin termasuk peserta didik yatim piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan,” ujarnya.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan selama tiga hari mulai 25-27 Januari 2017 dibuka Joko Widodo Presiden.

Tiga isu penting yang dibahas mencakup pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan; kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Adapun para peserta berasal dari internal Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota se-Indonesia, unsur Organisasi Guru, UPT Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Propinsi, dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya. (jos/dwi/ipg)