Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan Indonesia 5,3 Persen

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2017 melalui rilis Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly) edisi Januari 2017 di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

“APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial,” kata Rodrigo Chaves Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, seperti dilansir Antara.

Menurut laporan tersebut, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017.

Dia juga menilai anggaran pemerintah mampu menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin.

“Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai,” ujar Rodrigo.

Menurut laporan Bank Dunia, terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu belanja pemerintah.

Pertama, relokasi belanja ke sektor prioritas (infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial) dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa memberi dampak pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.

Kedua, memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial.

Laporan tersebut juga menyenutkan pertumbuhan yang lebih baik pada 2017 akan didukung oleh investasi swasta yang lebih kuat karena adanya pelonggaran kebijakan moneter pada 2016 dan keberlanjutan reformasi iklim investasi.

Konsumsi swasta juga diharapkan meningkat pada 2017 karena inflasi yang rendah dan kepercayaan konsumen terus membaik didukung nilai rupiah yang relatif stabil.

Namun, penerimaan yang terus melemah menimbulkan risiko penurunan terhadap proyeksi pertumbuhan, selain karena adanya ketidakpastian kebijakan global dan gejolak keuangan pasar keuangan.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak, Indonesia perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.

Sementara pemulihan harga komoditas yang berlanjut menyebabkan adanya risiko peningkatan terhadap pertumbuhan.(ant/iss/ipg)