Gubernur Khofifah Minta Maaf Kalau Ada Siswa Tidak Tertampung di SMA Negeri

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim memohon maaf apabila ada siswa yang akhirnya tidak tertampung di SMA negeri sesuai keinginan. Karena memang kapasitas SMA Negeri di Surabaya hanya 35 persen. Selama ini Peraturan Gubernur (Pergub) sudah berupaya memfasilitasi dengan penambahan 20 persen menggunakan perangkingan nilai UN.

“Kalau ada yang mungkin kemudian tidak bisa diterima di SMA-SMA yang sudah diharapkan, tentu kami mohon maaf, karena memang kapasitasnya 35 persen. Kalau dibanding Permendigbud 51/2018, Pergub sudah memberikan diskresi 20 persen,” ujar Khofifah menghadiri Silaturrahim Syawal 1440 H DPW LDII Jatim di Aula Ponpes Sabilurrosyidin Surabaya, Sabtu (22/6/2019).

Khofifah menjelaskan, pada tanggal 9 Mei lalu telah menyampaikan rekomendasi yang diharapkan masyarakat Jatim tentang PPDB agar berbasis nilai UN, kepada Muhadjir Efendy Mendikbud. Lalu, Mendikbud memiliki alasan yang sangat kuat, bahwa hari ini seharusnya sudah waktunya pemerataan layanan kualitas pendidikan.

“Dasarnya Pak Mendikbud juga sangat kuat, lalu di Jatim sendiri, kita mengeluarkan Pergub, di luar dari ketentuan Permendikbud 51 tahun 2018. Dalam Pergub ini kita menambahkan 20 persen untuk prestasi UN yang itu di dalam Permendikbud tidak ada. Jadi, kemarin ketika Pak Mendikbud menyampaikan bisa ditambah 5 sampai 15 persen, kita tidak merubah Pergub, karena pada Pergub kita sudah lebih dari hasil revisinya Pak Mendikbud,” kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, kapasitas sekolah SMA negeri, terutama di Surabaya, memang hanya 35 persen dari total kebutuhan. Itulah sebabnya, setiap tahun selalu ada yang tidak tertampung.

“Jadi, 35 persen saja daya tampung SMA negeri di Surabaya, yang 65 persen, ya selama ini ditampunglah di SMA swasta, di Madrasah Aliyah, bisa Madrasah Aliyah Negeri, bisa Madrasah Aliyah swasta, bisa SMK negeri, bisa SMK swasta,” ujarnya. (bid)