Tahun Ini Pemerintah Fokus Menghapus Kesenjangan

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menegaskan, pemerataan akan menjadi fokus pemerintah sejak awal tahun 2017.

“Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi,” kata presiden pada rapat kabinet paripurna, di Istana Bogor. Rabu (4/1/2017).

Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras dan mati-matian dalam menurunkan angka kesenjangan tersebut.

Ada beberapa cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Antara lain pemengenai kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Terhadap hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan lebih masif lagi.

“Ini sangat penting karena kita ingin rakyat mendapatkan akses kepada tanah. Oleh sebab itu, saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat, saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini,” ujar presiden.

Langkah selanjutnya memperkuat akses rakyat kepada permodalan. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi.

Presiden minta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Pada tahun depan KUR (kredit usaha rakyat) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.

Asuransi untuk ini juga perlu diberikan dan ditingkatkan sehingga bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin `bankable`,

Keterampilan masyarakat yang memadai dinilai presiden juga diperlukan dewasa ini. Oleh karena itu, pemerataan akses peningkatan keterampilan tersebut juga akan digalakkan. DI antaranya melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Kementerian Tenaga Kerja dinilai sudah bekerja sama dengan Kadin. Apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, dikoordinir oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan lagi ribuan tetapi mencapai jutaan.

Sementara itu, akses masyarakat kepada pendidikan juga terus diupayakan pemerintah agar semakin meningkat.

Presiden juga menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar mulai menyasar pada kalangan yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut.

Presiden sudah menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segera ini bisa kita mulai.

Presiden berpesan agar pembangunan karakter dan mental bangsa yang menjadi program pemerintah sejak awal pemerintahan tidak dilupakan. Apalagi mengingat kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aksi terorisme dan radikalisme yang akhir-akhir ini semakin meningkat.

Presiden meyakini bahwa ideologi negara yang berupa Pancasila mampu menjawab tantangan dan kekhawatiran tersebut.(jos/iss/ipg)