Profesor Mohammad Nuh Mantan Menteri Pendidikan Nasional di era Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono, memegang filosofi mata rantai dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.
Menurutnya, kekuatan mata rantai tidak ditentukan oleh rantai terkuat. Filosofi ini juga terungkap di dalam buku biografinya yang mengambil judul sama, “Menguatkan Mata Rantai Terlemah.”
Di buku itu dijelaskan, banyak kebijakan yang diambil M Nuh selama menjabat Mendiknas menggunakan filosofi mata rantai itu. M Nuh berupaya menguatkan mata rantai terlemah melalui kebijakan-kebijakannya.
“Menguatkan mata rantai yang terlemah itu begini. Masih banyak adik-adik kita, anak-anak kita dari keluarga miskin yang belum bisa sekolah dengan baik. Masih banyak adik-adik kita di pelosok dan seterusnya belum punya kompetensi sekolah yang bagus,” ujarnya, Minggu (23/6/2019).
Tidak hanya di bidang pendidikan, menurut M Nuh, ada banyak lagi sektor-sektor yang lain yang mana masyarakat miskin dan tinggal di daerah pelosok tidak mendapatkan hal yang sama baiknya dengan yang masyarakat lain.
“Lembaga-lembaga sekolah, dan lembaga kemasyarakatan, saya kira masih perlu diperkuat lagi. Oleh karena itu filosofi yang saya pegang adalah filosofi mata rantai. Kekuatan rantai semua, bukan ditentukan oleh rantai terkuat,” katanya.
Dia mengumpamakan, beban mata rantai terkuat di dalam sebuah mata rantai mampu menanggung beban seberat 100 kilogram. Namun ada rantai terlemah dalam rangkaian mata rantai itu yang hanya mampu menahan beban 10 kilogram.
“Maka seluruh rantai ini kalau dipakai untuk mengangkat beban, kemampuannya hanya 10 kilogram itu. Lebih dari itu, jebol sudah. Di situlah tugas kita, memperkuat yang lemah ini. Untuk menaikkan apa? Menaikkan rata-rata. Sehingga secara keseluruhan kekuatannya juga akan naik,” ujarnya.
M Nuh menegaskan, kebijakan-kebijakan pemerintah, siapapun yang memimpin negeri ini di masa mendatang, harus mempunyai kebijakan afirmatif untuk memperkuat mata rantai terlemah itu. Baik dari sisi personal, sosial, dan sisi lainnya.
Selama lima tahun menjadi Mendiknas dia selalu memegang prinsip bahwa pendidikan itu tergantung dua hal. Aksesibiltas dan kualitas. Aksesibilitas, kata dia, termasuk bagian dari menguatkan mata rantai terlemah.
“Akses itu tergantung dua hal. Ketersediaan sekolahnya dan keterjangkauan. Sekolahnya ada, kalau sampeyan tidak bisa bayar, mau apa? Meskipun sampeyan tinggal persis di sebelahnya sekolah. Meskipun sampean punya uang, tetapi kalau sekolahnya enggak ada, mau ngapain?” katanya.
M Nuh memaknai faktor ketersediaan dan keterjangkauan sekolah dalam aksesibilitas pendidikan itu, masyarakat harus bisa mengakses sekolah itu secara fisik dan dapat mengakses sekolah itu dengan biaya sangat terjangkau.
“Fisiknya terjangkau, terjangkau bayarnya. Itu yang ingin kita dorong. Karena kita punya peta besar, menyongsong 100 tahun indonesia Merdeka, dan bonus demografi. Jangan sampai ada, anak muda yang begitu banyak, ternyata mereka tidak bisa sekolah hanya karena tidak ada sekolahnya, atau karena sekolahnya larang (mahal),” ujarnya.
Setelah itu, lanjut M Nuh, baru variabel berikutnya yang harus ditingkatkan, yakni kualitas pendidikan atau kualitas sekolah yang ada.
“Jadi ngurusi sekolahan itu tergantung dua hal itu. Aksesibilitas dan kualitas sekolah. Aksesibilitas tergantung dua hal, ketersediaan dan keterjangkauan. Kalau itu semua dapet, iso sekolah, sekolahane apik. Mari wisan. (bisa sekolah, sekolahnya bagus. Selesai sudah),” katanya.
M Nuh menegaskan, dia enggan mengomentari sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan oleh Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sempat menimbulkan pro dan kontra.(den/tin/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
