Pakde Karwo Minta Proyek 2016 Mulai Dikebut sejak Januari

Soekarwo Gubernur Jawa Timur perintahkan seluruh kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Jawa Timur gerak cepat melaksanakan program kerja 2016. Bahkan mantan sekretaris daerah ini meminta proyek-proyek harus bisa jalan mulai bulan Januari.

Menurut dia, proses pengadaan barang dan jasa secara lelang harus segera dilakukan pada awal tahun, agar maksimal di bulan Februari sudah bisa dikerjakan proyeknya. Langkah cepat ini bertujuan agar penyerapan anggaran bisa maksimal sejak awal tahun, dan tidak lagi menumpuk di akhir tahun.

“Untuk proyek pengadaan swakelola dan penunjukan langsung (PL) harus langsung dikerjakan di Januari. Contohnya di Dinas PU Bina Marga proyek jalan harus dikerjakan pada Januari dan Februari, sehingga di awal tahun tidak ada lagi jalan yang rusak karena menunggu proses pengadaan,” kata Soekarwo, usai rapat internal dengan seluruh kepala SKPD di ruang rapat lantai VII Kantor Gubernur, Rabu (30/12/2015).

Untuk program swakelola dan PL dari pemerintah provinsi, kini juga tidak lagi menunggu hingga Triwlulan II. “Karena penyusunan APBD kemarin saya sendiri yang ngurus, maka untuk pengadaaan barang jenis tertentu langsung bisa dilelang di triwulan pertama. Nanti di minggu ke tiga bulan Januari saya akan minta laporannya sampai di mana prosesnya,” ujarnya.

Sementara itu terkait evaluasi SKPD, Soekarwo mengatakan, output yang dicapai SKPD rata-rata sudah memenuhi target. Namun dari segi penyerapan anggaran ada SKPD yang masih di bawah rata-rata.

“Sekarang penyerapan sudah mencapai 94,77 persen, hampir sama dengan tahun lalu. Jika di beberapa SKPD ada penyerapan rendah bukan karena ada masalah, tapi karena Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sudah diajukan tapi uang belum keluar,” kata dia.

Terkait program 2016, Soekarwo mengatakan, situasi ekonomi yang melambat menjadikan skema pembiayaan murah akan dijadikan fokus. “Makanya ada skema pembiayaan kredit murah yang menggunakan APBD untuk UMKM yang melibatkan Bank Perkreditan rakayat (BPR) di seluruh Jatim,” kata dia. (fik/rst)