75 Persen Penduduk Indonesia Dukung PLTN

Sebesar 75 persen penduduk Indonesia mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan alasan menjamin ketersediaan pasokan listrik.

Persentase sebesar itu berdasarkan hasil jajak pendapat secara nasional yang diselenggarakan oleh Sigma Research dengan melibatkan 4.000 responden di seluruh Tanah Air pada Oktober hingga Desember 2015.

“Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menyadari potensi pemanfaatan energi nuklir dan kontribusinya untuk menjamin pemenuhan dan kestabilan pasokan listrik di Indonesia,” ujar Djarot Sulistio Wisnubroto Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di Jakarta, Minggu (27/12/2015) seperti dilansir Antara.

Angka dukungan tersebut terus konsisten naik dari sebelumnya 49,5 persen (2011), 52,9 persen (2012), 64,1 persen (2013), 72 persen (2014) dan 75,3 persen (2015).

Hasil survei itu juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang mendukung PLTN beralasan jenis pembangkit tersebut dapat menghasilkan daya listrik yang besar, sehingga lebih menjamin keamanan pasokan dan dapat memenuhi kebutuhan listrik secara nasional.

Selain itu, harga listrik yang lebih murah menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih untuk menerima PLTN. Kondisi sebaliknya, masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan PLTN di Indonesia, yang paling besar karena mempertimbangkan kemungkinan kecelakaan PLTN dan kebocoran radiasi yang bisa terjadi.

Faktor pertimbangan lainnya adalah PLTN akan menghasilkan limbah radioaktif yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, yang paling menarik adalah masyarakat di luar Pulau Jawa lebih menginginkan kehadiran PLTN (79,4 persen) dibandingkan dengan di Pulau Jawa sebesar (72,0 persen).

“Kemungkinan hal itu karena dipengaruhi oleh kondisi kelistrikan di luar Jawa yang sering mengalami pemadaman,” ujar dia.

Penduduk urban juga lebih menginginkan PLTN (78,3 persen) dibandingkan dengan penduduk pedesaan (72,3 persen).

Kemudian terungkap pula bahwa unsur yang paling dipercaya untuk memberikan penjelasan terkait PLTN adalah presiden yang ada pada urutan pertama, dan pada urutan kedua adalah pakar, sedangkan urutan ketiga adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

“Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menyadari potensi pemanfaatan energi nuklir dan kontribusinya untuk menjamin pemenuhan dan kestabilan pasokan listrik di Indonesia,” jelas dia.

Survei juga menunjukkan pendapat publik bahwa Batan bersama lembaga Pemerintah terkait perlu secara berkelanjutan menyiapkan infrastruktur untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan program energi nuklir untuk pembangkit listrik.

Dalam hal ini, Batan berkomitmen untuk terus meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan SDM dalam mendukung pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik yang handal dan aman, menuju kemandirian energi nasional.

“Batan berkomitmen untuk terus secara aktif melaksanakan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman publik, serta menjamin keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan, program, kegiatan yang dilakukan, apalagi terhadap informasi yang menjadi perhatian publik,” terang Djarot. (ant/dwi)