Pertemuan Jim Bob, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa Bukti Freeport Dekati Pemerintah

Enny Sri Hartati Direktur Eksekutif Indef, mengatakan terbongkarnya pertemuan James Moffet atau Jim Bob Pemilik Freeport McMoran, dengan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa yang tidak lain ipar Jusuf Kalla Wakil Presiden menunjukkan upaya-upaya Freeport yang serius melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak sebelum waktunya.

“Sebelum pertemuan Aksa Mahmud, Erwin Aksa dengan Jim Bob, Maroef Syamsuddin Direktur Utama Freeport Indonesia juga bertemu dengan Setya Novanto Ketua DPR bersama Pengusaha Riza Chalid dan juga surat jaminan Sudirman Said Menteri ESDM untuk memperpanjang kontrak Freeport sebelum waktunya. Semua menunjukkan betapa Freeport berupaya serius melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang bisa mempengaruhi perpanjangan kontrak,”ujar Enny di Jakarta,Senin (21/12/2015).

Pendekatan atau upaya pihak Freeport baik melalui direktur utamanya di Indonesia maupun melalui Jim Bob pemiliknya, menurut Enny adalah wajar. Jim Bob dan seluruh jajarannya juga akan terus melakukan berbagai langkah pendekatan kepada semua pihak yang bisa mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung terhadap nasib perpanjangan kontrak Freeport.

“Jadi pertemuan dengan Setya Novanto, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa tentunya tidak mungkin dilakukan kalau misalnya Setya bukan ketua DPR, atau Aksa dan Erwin bukan ipar atau keponakan wapres. Karena tidak mungkin misalnya Jim Bob mau bertemu dengan seorang pengusaha nasional biasa lainnya, kalau dia tidak tahu kalau pengusaha itu seperti Aksa dan Erwin punya kedekatan dengan pengambil kebijakan seperti wakil presiden,” ujar dia.

Bagaimanapun menurut Enny, Freeport telah berinvestasi besar di Indonesia dan mendapatkan keuntungan dari hasil tambangnya di Indonesia. Sehingga Freeport sangat berkepentingan dengan investasi dan keuntungan mereka di Indonesia.

“Sekarang ini yang perlu dicermati itu adalah menjaga agar Freeport mematuhi segala kewajiban dan segala peraturan di Indonesia.Ini yang harusnya dijadikan acuan untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak Freeport. Jika selama ini dan seterusnya Freeport tetap tidak mau menjalankan aturan dan kewajibannya dan jika selama ini pemerintah diam, terus nanti kontrak diperpanjang, yah tentunya masyarakat akan berpikir bahwa memang ada kongkalikong penguasa dengan Freeport,” kata dia.

Enny menilai sangat wajar jika saat ini muncul persepsi di publik banyak upaya para peloby seperti Aksa Mahmud dan Erwin Aksa adalah demi kepentingan perpanjangan kontrak Freeport sebelum 2019.

“Yah wajar saja jika orang punya persepsi seperti itu. Sebagai seorang wapres, JK kan punya peluang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Masyarakat tentunya tidak ingin kebijakan pemerintah nantinya kembali merugikan kepentingan nasional seperti dulu-dulu,” ujar Enny.(faz/dwi)