Larangan Ojek Online Dicabut, Koordinasi Pemerintahan Jokowi Lemah

Siti Zuhro peniliti dan pengamat politik LIPI menilai koordinasi pemerintahan Jokowi lemah.

Setelah menilik pencabutan larangan ojek online oleh Ignatius Jonan Menteri Perhubungan pasca pernyaataan Joko Widodo Presiden.

“Pembatalan keputusan tiba-tiba ini bukan kali pertama terjadi,” katanya, Sabtu (19/12/2015).

Sebelumnya, Joko Widodo Presiden dipuji sebagai penyelamat komunitas ojek online.

Berkat kepedulian kepala negara, keputusan Menteri Perhubungan yang melarang ojek online beroperasi, akhirnya dicabut kembali oleh mentri perhubungan, jumat 18 desember 2015, atau sehari setelah larangan itu diumumkan dirjen perhubungan darat.

Menurut presiden, GO-JEK, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek hadir karena dibutuhkan masyarakat.

“Jangan karena adanya sebuah aturan, ada yang dirugikan, ada yang menderita. Kalau transportasi massal kita sudah nyaman, secara alami orang akan menetukan pilihannya,” kata presiden.

Menyikapi pernyataan presiden itu Menteri Perhubungan mengatakan, sebagai solusi sementara, silakan ojek online beroperasi, sampai transportasi publiknya lebih baik.(jos/iss/ipg)