Ironis, Pekerjaaan Berkurang Tapi BI Minta Kenaikan Anggaran

Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi XI DPR mengaku heran dengan usul kenaikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2016. Sebab, mestinya ATBI berkurang karena pekerjaan BI telah dikurangi dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya heran terhadap ATBI tahun 2016. Tugas BI berkurang karena peran pengawasan beralih ke OJK, tetapi anggaran BI tetap naik,” ujar Misbakhun melalui pesan singkatnya, Rabu (16/12/2015).

Sebelumnya, BI pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Selasa (14/12/2015) mengajukan anggaran Rp10,3 triliun untuk tahun depan. Angka itu naik 20,12 persen dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp8,6 triliun.

Rincian ATBI 2016 itu meliputi gaji dan penghasilan lainnya Rp3,5 triliun atau naik 7,86 persen. Selain itu ada anggaran manajemen sumber daya manusia Rp3,4 triliun atau naik 30,32 persen, yang disebabkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)24 Revisi 2013 yang mengakibatkan beban yang dicadangkan BI meningkat Rp667 miliar.

Dalam ATBI 2016 juga ada anggaran logistik Rp986 miliar atau naik 18,86 persen dibandingkan tahun ini. Kenaikan itu bersumber dari pembelian perangkat dan jasa sistem informasi untuk layanan sistem pembayaran BI, serta untuk langganan dan sewa untuk listrik, air dan lainnya.

Sedangkan anggaran penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung BI dipatok Rp680 miliar atau naik 28,89 persen. Kenaikan itu disebabkan oleh meningkatnya anggaran untuk pos manajemen organisasi Rp102 miliar.

Selanjutnya ada program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp181,7 miliar atau naik 12,51 persen, pembayaran pajak Rp1 triliun atau naik 34,09 persen dan cadangan anggaran Rp491 miliar atau naik 22,36 persen.

Namun, Misbakhun menilai ATBI 2016 itu tidak menggambarkan sebuah peta jalan (roadmap) BI yang mempunyai keinginan untuk memperkuat institusi sebagai bank sentral yang terpandang di kawasan regional. Politikus Golkar itu bahkan mengaku kecewa dengan kinerja BI selama ini.

Misbakhun menuturkan, ATBI mestinya memberi gambaran tentang instrumen dan alat bagi BI. “Sehingga tergambar secara jelas, utuh dan komprehensif langkah-langkah BI sebagai institusi penjaga kebijakan makro prudensial,” ujar dia.

Misbakhun menilai, sejauh ini BI masih terjebak pada skenario lama dan konvensional dalam penyusunan anggaran. “Dimana kewenangan BI masih lengkap sebagai pengawas perbankan. Padahal saat ini peran pengawasan perbankan sudah beralih ke OJK dan tugas pengawasan bank ini merupakan separuh dari tugas BI,” kata dia.(faz/iss/ipg)