Gubernur Jatim Jamin Perizinan Investor Melalui P2T

Soekarwo Gubernur Jawa Timur menjamin para investor yang akan menanam investasinya di wilayah setempat dalam hal kecepatan dan kualitas perizinan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T).

“Sistem ini sudah berjalan dan mendapat respon sangat positif dari investor,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Surabaya, seperti dilansir Antara, Kamis (19/11/2015).

Dalam mengimplementasikan P2T, Pemprov Jatim memiliki tim teknis yang mengurusi berkas administrasi dan tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas melakukan pemeriksaan teknis lapangan.

Mekanisme proses pelayanan, kata dia, saat pemohon dilayani di “front office” sampai di “back office” sehingga hasilnya bisa dilihat melalui dalam jaringan atau “online” dan transparan.

Tidak itu saja, beberapa inovasi yang dilakukan diantaranya semua pelayanan bisa diakses melalui website, aplikasi “Geographic Information System” (GIS) juga dikembangkan untuk mendeteksi titik koordinat lokasi wilayah.

“Yang terpenting sistem aplikasi proses perizinan ini juga terjadwal dari awal hingga diterbitkan, atau bisa disebut sistem tracking,” ucapnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, aplikasi P2T yang ada juga didukung dengan perangkat canggih, mulai sistem CCTV, aplikasi sistem antrean, aplikasi layar sentuh IKM dan optimalisasi data center.

“Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan KPK menetapkan penyelenggaraan PTSP di Jatim sebagai proyek percontohan wilayah bebas dari korupsi,” katanya.

Selanjutnya, untuk meyakinkan para investor baik dalam negeri maupun asing, Pemprov juga telah memperluas kawasan industri, seperti rencana kawasan industri di Jombang seluas 800 hektare dan kawasan industri di Bangkalan seluas 10.000 hektare.

Selain itu, pembangkit yang terpasang di Jatim mencapai 8.860 MW, bahkan bisa mendistribusikannya ke DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali.

Sementara itu, Yuswandi Tumenggung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI mengatakan upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan harus terus dipromosikan seiring dengan meningkatnya perekonomian dan kemajuan masyarakat.

“Pemprov Jatim merupakan salah satu daerah yang bisa dicontoh oleh daerah lain dalam hal praktik dan inovasi konsep pelayanan perizinan terpadu,” katanya.(ant/iss/rst)