Tri Rismaharini Calon Wali Kota Surabaya dari PDIP akan menerapkan sistem lama yaitu tidak bertemu langsung dengan para pemilik kepentingan, untuk menghindari gratifikasi.
Sistem ini memungkinkan Risma menghindari pertemuan langsung dengan siapapun, terutama para investor.
Dia mengatakan, juga akan menerapkan standar yang telah disepakati dunia internasional.
“Saya menghindari pertemuan langsung dengan pihak-pihak, seperti investor guna membentengi diri dan mencegah celah gratifikasi,” kata Risma, Jumat (13/11/2015).
Sistem tersebut, kata dia, juga harus diikuti dengan transparansi. Misalnya dengan cara penerapan reklame setiap kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kita memberi pengertian kepada masyarakat tentang aktivitas pemerintahan dan pembangunan kota. Masyarakat bisa paham apa yang sedang dikerjakan pemerintah kota,” ucapnya.
Mantan wali kota Surabaya yang telah menerima berbagai penghargaan ini mengklaim selalu melaporkan semua pemberian yang diterimanya kepada KPK selama masih menjabat.
Bahkan hingga barang pemberian seperti cenderamata dan sejenisnya, yang diterima dalam kunjungan ke daerah lain, atau ketika ada tamu dari dalam atau luar negeri.
Adapun berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Risma memiliki kekayaan lebih dari Rp1,8 miliar.
Sedangkan harta kekayaan Whisnu Sakti Buana yang dilaporkan ke KPK, sebesar Rp20,5 miliar.(den/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
