Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) minta pemerintah tak begitu saja melakukan impor beras karena stok beras di lima provinsi utama penghasil beras masih surplus.
“Memang harga beras impor jauh lebih murah, tapi harus dilihat dulu stok beras di pasar seperti apa. Jangan sampai 1 juta ton beras impor malah akan menimbulkan masalah,” kata Syarkawi Rauf, Ketua KPPU ketika menggelar pertemuan pers, Rabu (11/11/2015).
Saat ini, harga beras di Vietnam dan Thailand memang cukup murah karena hanya Rp6500 perkilogramnya. Padahal harga beras di Indonesia saat ini minimal Rp7500 perkilogram.
Tingginya harga beras di pasaran diduga akibat permainan kartel beras. Karenanya pemerintah melalui Perum Bulog harusnya menstabilkan terlebih dulu harga beras sebelum memutuskan untuk impor.
Syarkawi mengatakan, peran bulog untuk menstabilkan harga harusnya bisa diubah dengan melibatkan pedagang kecil. “Selama ini bulog melibatkan pedagang besar dengan menyuplai beras ke pedagang besar cepat didistribusikan,” kata dia.
Padahal dengan menggandeng pedagang besar, maka fungsi stabilitasi harga tidak akan berfungsi. “Malah ada kecenderungan akan dipermainkan,” ujarnya.
Karenanya, menggandeng pedagang kecil diharapkan bisa langsung menyasar pasar. Selain itu, KPPU mengusulkan pada bulog untuk menggandeng para ketua RT/RW sehingga beras untuk stabilitasi harga benar-benar memenuhi sasaran.
Sementara itu terkait dugaan permainan kartel beras, KPPU berjanji segera melakukan penyelidikan dan memanggil para pemain beras. (fik/rst)
Teks Foto :
-Syarkawi Rauf, Ketua KPPU (tengah), ketika menggelar pertemuan pers.
Foto : Taufik suarasurabaya.net
NOW ON AIR SSFM 100
