BI Genjot Transaksi Elektronik di Sektor Transportasi dan Bansos

Bank Indonesia (BI) bersama instansi terkait bertekad mengoptimalkan dua sektor yakni transportasi dan bantuan sosial dalam menggenjot transaksi secara elektronik.

“Setelah pemerintah menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan transaksi elektronik, maka BI memfokuskan dua sektor tersebut untuk menggenjot transaksi secara elektronik,” kata Maudy Halim Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional Sistem Pembayaran BI Sulsel di Makassar, dilansir Antara, Senin (8/7/2019).

Dia mengatakan sistem elektronik dinilai efisien dan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, dan mendukung transparansi keuangan pemerintah.

Tak heran jika dari hasil survei tergambar bahwa semakin tinggi transaksi secara elektronik pada suatu negara, makin semakin tinggi pula tingkat trasparansinya dan praktik korupsi makin rendah.

Sementara sebaliknya, lanjut dia, jika semakin tinggi transaksi menggunakan uang tunai, maka ada kecenderung tingkat korupsi juga tinggi akibat transparansi keuangan yang rendah.

Maudy menjelaskan, pada 2019 transaksi eletronifikasi akan terus ditingkatkan sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong keuangan inklusif yang ditargetkan tercapai 75 persen melalui sejumlah strategi yang sudah disiapkan

Dari dua sektor yang digenjot dalam melakukan transaksi secara elektronik itu, khusus jenis bantuan sosial yang telah menggunakan uang nontunai sejak 2016 adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Rastra atau beras sejahtera.

Berdasarkan data BI diketahui dari 33 provinsi di Indonesia, tercatat 198 pemerintah kabupaten dan 65 kota sudah memiliki aturan terkait dengan transaksi elektronik pemerintah daerah. Melalui transaksi elektronik itu diyakini mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1 persen.(ant/tin)