Santri Harus Kawal Pembangunan Desa

Tanggal 22 Oktober telah resmi ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi mengakui peran santri yang digawangi Nahdlatul Ulama dalam mencetuskan Resolusi Jihad sebagai embrio perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia.

Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menilai di era pembangunan saat ini, resolusi jihad yang lahir dari pemikiran Kiai Hasyim harus dikontekstualisasikan dengan era saat ini.

“Resolusi Jihad kalau dulu untuk melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Kalau saat ini, kita bisa maknai resolusi Jihad dengan membangun Indonesia dari desa-desa,” ujar Menteri Marwan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Santri yang dimaknai sebagai pelajar yang menempa pendidikan di pondok pesantren, menurut Marwan didominasi oleh masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Santri harus turut serta berjuang untuk mensejahterakan dan mengawal pembangunan masyarakat desa.

“Pondok pesantren mayoritas berada di desa, oleh karena itu saya menilai santri sudah sangat akrab dan mengenal dengan sosiologi masyarakat pedesaan,” tandasnya.

Marwan yang juga pernah “nyantri” di salah satu pondok pesatren di Jawa Tengah tersebut berharap penetapan Hari Santri Nasional (HSN) oleh pemerintah Jokowi benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mengangkat derajat para santri dan membangkitkan peran santri yang selama ini dikaburkan oleh sejarah.

“Selama ini, sejarah kita tidak pernah mencatat peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan adanya HSN ini juga sekaligus menjadi pengakuan dan pelurusan sejarah tentang peran santri terhadap kemerdekaan Indonesia,” tandasnya. (faz/dop/rst)