Setahun Jokowi, Pimpinan DPD RI Beri Nilai 5,6

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan 1 tahun. Beberapa kalangan memberikan penilaian terhadap kinerja mereka, di antaranya pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Profesor Farouk Muhammad Wakil Ketua DPD RI menilai kalau secara keseluruhan nilai rata-rata setahun Pemerintahan Jokowi-JK dapat nilai 5,6.

Tetapi, sejumlah kebijakan atau proyeksi kebijakan jangka panjang pemerintah layak diapresiasi. Kebijakan itu di antaranya mengenai ketegasan kementerian KKP terhadap para awak dan kapal-kapal pencuri ikan.

“Juga ada sejumlah proyek infrastruktur yang selama ini mangkrak dihidupkan lagi. Seperti waduk Jatigede, Nipah, Sampang, PLTU Batang (groundbreaking), Proyek LRT, juga beberapa ruas jalan tol yang mandek seperti di Jawa Tengah (Solo), tol Jabodetabek dan tol Sumatra mulai dibangun sejak Oktober 2014 adalah 100 Km, dan Lumpur Lapindo relatif selesai,” tegas Farouk di gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/10/2015).

Dia mengatakan evaluasi terhadap pemerintah penting untuk menjaga harapan publik tentang perbaikan negara. Bagaimanapun, pemerintahan baru selalu dihadapkan pada harapan yang besar.

Tetapi, kata Farouk, kadang gagap dalam menjawab ekspektasi atau harapan dan menjaga momentum yang ada.

“Tentu kita membutuhkan evaluasi yang membangun, dan bukan menjatuhkan,” katanya mengingatkan.

Sebagai konsekuensinya, menurut Farouk, DPD mengapresiasi langkah perbaikan dan tetap kritis terhadap keterlambatan dan kebijakan yang tidak tepat, serta pemerintah jangan sampai abai dengan penilaian publik.

Sementara, Farouk juga menilai ada beberapa fakta yang membuat rakyat kecewa, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang terus menurun sejak Jokowi jadi presiden sampai sekarang, bertambahnya penduduk miskin, meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran, naiknya harga kebutuhan pokok, serta anjloknya nilai Rupiah.

Dalam hal pemberantasan korupsi, menurut Farouk, pemerintah belum punya agenda yang jelas dan dikhawatirkan justru terjadi pelemahan KPK. Soal bencana asap juga masih berlarut-larut dan belum selesai hingga sekarang.(faz/ipg)