Rabu, 27 November 2024

Soal PKB Minta Jatah 10 Menteri, Karding: Jangan Ditanggapi Serius

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Abdul Kadir Karding Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Foto: Faiz suarasurabaya.net

Abdul Kadir Karding Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan kalau masalah jatah atau posisi menteri itu adalah hak presiden.

Menurut Karding, tugas PKB sebagai partai pendukung adalah mengawal Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden.

“Kalau soal menteri itu adalah kewenangan penuh presiden, bahwa tugas kita sebagai partai pendukung adalah mendukung dan mengawal sampai beliau jadi,”ujar Karding di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Kata dia, soal adanya isu kalau PKB minta jatah 10 menteri, sebaiknya tidak perlu ditanggapi karena hanya wacana saja.

“Menurut saya itu hanya wacana- wacana saja, tidak usah terlalu ditanggapi terlalu serius,” jelasnya.

Kalaupun ada jatah-jatahan posisi menteri atau tidak, kata Karding, Jokowi pasti akan menentukan secara proporsional.

“Kalau seandainya memang nanti ada jatah-jatahan atau tidak, pasti ada update (perkembanganya) dan sudah pasti proposional. Tidak mungkin PDI perjuangan lebih sedikit dari P3 atau sebaliknya,”. Kata dia.

Tapi, menurut Karding, Jokowi sudah mengatakan kalau ingin menteri yang bisa bekerja cepat, eksekutor, memiliki kepemimpinan yang kuat dan manajerial yang bagus.

Dia melihat Jokowi menginginkan banyak anak muda dalam menteri di kabinetnya, apakah berasal dari kalangan profesional atau parpol.

“Dan beliau inginnya juga banyak anak-anak muda hari ini. Kita tunggu saja seperti apa nanti, apakah mereka berasal dari partai atau non partai. Sementara pak Jokowi mengatakan, saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik. Dikotomi begitu memang tidak baik,” tegasnya.

Terkait siapa calon menteri yang diunggulkan PKB, Karding menjelaskan kalau itu wewenang Muhaimin Iskandar Ketua Umum.

“Nggak tahu saya, tanya pak Muhaimin kalau itu,”jelas Karding.

Karding juga meyakini kalau PKB dan NU mendapat jatah menteri, pasti sendiri-sendiri atau tidak digabung.

“Saya kira beda ya kalo ada jatah-jatahan, karena NU bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja. Jadi beda,” pungkas Karding.(faz/iss/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Rabu, 27 November 2024
27o
Kurs