Parlemen Nilai, Soekarwo Salah Dalam Mengurus Ekonomi

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menilai gubernur telah salah urus dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Akibat salah urus ini, di Jawa Timur terjadi pelambatan ekonomi sejak tahun 2012 silam.

“Berdasarkan series pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur mulai 2012 terus mengalami pertumbuhan negatif,” kata Ahmad Tamim, juru bicara FPKB DPRD Jawa Timur, Jumat (16/10/2015).

Sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus merosot, dari 7,27 persen; kemudian tahun 2013 menjadi 6,55 persen dan pada 2014 tinggal 6,06 persen. Bahkan pada triwulan II tahun 2015 ini, pertumbuhan ekonomi hanya menyisakan 5,25 persen.

Trend pertumbuhan ekonomi ini tentu berbeda jika dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya 5.01 persen; lantas naik di tahun 2010 menjadi 6,68 persen; dan tahun 2011 menjadi 7,22 persen.

Buruknya perekonomian di Jawa Timur disebabkan karena Gubernur telah salah fokus dalam kebijakan perekonomian. Sektor pertanian yang menjadi satu dari tiga sektor terbesar disamping perdagangan, hotel atau restoran, ternyata tidak dikelola dengan baik.

Di sektor pertanian, Soekarwo Gubernur hanya mengandalkan penguatan pada sektor non tradable atau sektor non basis, dimana hanya memoles kegiatan paska panen. Padahal sektor non basis hanyalah program semu yang tak bisa terukur.

Akibatnya, sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada triwulan pertama tahun 2015, sektor ini hanya mampu berkontribusi sebesar 14,67 persen.

“Pada tahun 2015, Pemprov Jawa Timur sudah melakukan penyertaan modal pada bank UMKM yang diperuntukkan untuk petani sebesar Rp200 miliar,” kata Ahmad Tamim.

Sayangnya penyertaan modal ini ternyata tak bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga sektor pertanian di Jawa Timur tetap terpuruk.

Bahkan sebagian kalangan menilai jika penyertaan modal Rp200 miliar untuk sektor pertanian ini juga telah salah sasaran karena sebagian besar tersalurkan bukan pada petani.

Sementara itu Thoriqul Haq, Ketua Komisi Keuangan (C) DPRD Jawa Timur mengatakan, perlambatan ekonomi memang terjadi secara nasional dan Jawa Timur masih berada di atas rata-rata nasional.

“Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan. Mestinya, pemerintah jatim bisa mencarikan solusi yang lebih jitu sehingga pertumbuhan ekonomi di Jatim tidak terus melambat,” kata Thoriq.

Di Jawa Timur, kini juga mulai terjadi peningkatan angka kemiskinan. Bahkan per Maret 2015, angka kemiskinan di Jawa Timur tercatat sebesar 4,789 juta jiwa atau 12,34 persen dari jumlah penduduk yang ada. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen atau 41 ribu orang dibandingkan September 2014 yang hanya 4,748 juta jiwa. (fik/rst)