Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur memastikan pemerintah akan segera membentuk Satgas untuk menjaga netralitas bagi para PNS dalam pelakasnaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
“Satgas ini akan kita kerahkan sehingga tidak ada lagi PNS yang terlibat aksi dukung mendukung,” kata Gus Ipul, di sela-sela menghadiri Musyawarah Wilayah PKS Jawa Timur, Rabu (14/10/2015).
Menurut Gus Ipul, kecenderungan PNS khususnya para pejabat eselon II dan III yang kini menjabat kepala dinas maupun kepala badan dan biro di kabupaten/kota memang tidak bisa netral. Apalagi di daerah yang potensi kemenangan incumbent besar, maka para kepala dinas biasanya tak segan-segan ikut melakukan pertemuan maupun mobilisasi masa.
“Jika kita temukan kepala dinas yang aktif mendatangi calon, maka saya sudah perintahkan ke Pj (Penjabat bupati/walikota) untuk memutasi mereka,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, terkait pilkada seretak sendiri, sebanyak 19 daerah di Jawa Timur telah siap untuk melaksanakan seluruh tahapannya. “Kemarin kami sudah ketemu seluruh KPU di 19 daerah semuanya sudah siap,” kata dia.
Menurut Gus Ipul, seluruh daerah kecuali Kabupaten Blitar proses pemilihan kepala daerah juga telah berjalan. Khusus untuk Blitar saat ini KPU masih menunggu petunjuk teknis dari KPU pusat.
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materiil calon tunggal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, maka Kabupaten Blitar memang bisa mengikuti pemilihan kepala daerah meskipun hanya bercalon tunggal.
Terkait pengamanan pilkada, pemerintah juga telah mengumpulkan seluruh calon kepala daerah. “Mereka juga telah menandatangani MoU untuk melaksanakan pilkada damai, ini komitmen yang harus dipegang,” kata dia. (fik/ipg)