Demokrat Tolak Revisi Undang-undang KPK

Partai Demokrat menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan diajukan beberapa anggota dewan, kata Agus Hermanto politikus partai itu.

“Demokrat berpendapat tidak perlu merevisi UU KPK. Konstituen saya bertanya “Demokrat tidak mendukung kan Pak?” dan betul memang tidak mendukung draft RUU yang diajukan, karena kan sekarang sifatnya masih draft,” katanya di Jakarta, Senin (12/10/2015) seperti dilansir Antara.

Wakil Ketua DPR itu menilai salah satu isi draft revisi UU KPK terkait wacana pembatasan eksistensi KPK selama 12 tahun yang dipertanyakan publik memang kurang pas.

Ia mengatakan meski Demokrat bersikeras menolak beberapa poin isi draft revisi UU KPK namun pembahasannya akan bergantung pada persetujuan pemerintah dan suara mayoritas fraksi.

Apabila draft revisi UU KPK itu tetap akan dibahas, menurut dia, Demokrat berjanji akan terus mengusulkan poin-poin yang mengarah pada penguatan KPK.

“Kalau Demokrat tidak mendapat kawan suara untuk tidak merevisi UU KPK, Demokrat akan ajukan usulan-usulan yang intinya memperkuat KPK,” jelas dia. (ant/dwi)