Mulai Oktober, UMKM di Jatim Dapat Kredit Lunak

Soekarwo Gubernur Jawa Timur siapkan skema pembiayaan khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bunganya rendah. Program ini akan diluncurkan untuk melindungi usaha kecil agar tak tergerus pasar global ditambah krisis yang terus berkepanjangan.

“Program ini sedah disetujui DPRD. Program ini akan gunakan dana yang dititipkan ke Bank Jatim,” kata Soekrwo, Gubernur Jawa Timur, Senin (21/9/2015).

Menurut dia, suku bunga di bank konvensional sudah sangat tinggi mencapai 18 persen. Begitu pula dengan suku buka di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang awalnya 24-30 persen, naik hingga 30-40 persen. Angka itu terlalu tinggi untuk usaha kecil apalagi jika baru merintis usaha. Jika masalah itu tak segera diatasi, usaha kecil pasti kalah berkompetisi karena ongkos produksi mahal.

“Sebenarnya, UMKM kita tidak hanya berkompetisi dengan UMKM dari luar negeri saja, tapi juga berkompetisi dengan UMKM dari provinsi lain di Indonesia,” kata dia.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan skema pinjaman modal yang bunga lebih rendah agar pembiayaan produksi murah. “Jika pinjaman ke perbankan pasti mahal. Seluruh Indonesia sama mahalnya. Kita harus melakukan skema suku bunga murah,” kata dia.

Dia mengatakan, sebenarnya bantuan modal dengan cara hibah bisa saja dilakukan. Tapi cara itu tidak mendidik karena penerima hibah tidak ada upaya untuk mengembalikan hibah tersebut. Jika sudah demikian, biasanya usaha untuk meningkatkan produksi tidak ada, karena tidak ada tantangan.

“Jika untuk rumah tangga miskin bantuan hibah itu penting. Tapi jika untuk kelas industri, yang paling tepat adalah dengan cara system banking. Mereka hutang, mereka harus bayar. Itu namanya learning entrepreneurships. Pinjam uang untuk melakukan produksi, untung dan untuk bayar hutang,” ujarnya.

Konsep ini, hanya diperuntukkan untuk industri primer saja. Yaitu industri yang mengolah dari bahan mentah menjadi barang yang lebih bernilai. Industri calon penerima bantuan modal ini juga telah didata by name by address.

Skema ini akan segera dikucurkan pada oktober mendatang dengan mengambil dana sisa lebih anggaran (silpa), total anggaran yang disiapkan sekitar Rp2 triliun.

“Untuk yang dimulai oktober ini perkiraan anggaraannya Rp400 miliar. Sedangkan yang 2016 itu didapat dari Silpa plus anggaran potongan dari SKPD-SKPD serta dana untuk bencana yang tidak terpakai, sehingga totalnya ada Rp2 triliun,” kata dia. (fik/tok)