Lapak PKL di Exit Tol Banyu Urip Dibongkar, Anggota DPR RI Protes

Puluhan Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di exit tol Banyu Urip, Surabaya dibongkar PT. Jasa Marga Rabu (10/7/2019) pagi. Atas pembongkaran ini Bambang Haryo Anggota Komisi V DPR RI mengatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk arogansi.

Operasi pembongkaran lapak oleh PT Jasa Marga itu dipimpin Kompol Mulyono Kapolsek Sukomanunggal dihadiri La Koli Camat Sukomanunggal, Perwakilan Jasa Marga Surabaya-Gempol, dan Satpol PP Pemkot Surabaya.

Amat Basuni Operation Department Head Jasa Marga Cabang Surabaya Gempol mengatakan, operasi pembongkaran ini sudah pernah dilakukan awal 2018 lalu. Namun, pada September 2018 PKL kembali membangun lapak. Dia juga mengatakan, pembongkaran ini sejalan dengan peraturan pemerintah dalam UU 38/2004 tentang Jalan.

“Jasa Marga telah berkoordinasi dengan instansi Pemkot Surabaya dan Jajaran Kepolisian sejak akhir 2018. Kami juga intens melakukan komunikasi persuasif kepada para pemilik lapak. Sudah dua kali pertemuan tatap muka dan tiga kali peringatan tertulis, serta sosialisasi dalam bentuk lainnya,” kata Amat dalam siaran persnya, Rabu (10/7/2019).

Bambang Haryo Anggota Komisi V DPR RI memprotes pembongkaran yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu. Dia menegaskan, kejadian ini adalah arogansi oknum pemerintah.

“Ini bentuk arogansi oknum pemerintah. Mulai dari dari pimpinan Jasa Marga hingga BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol, red). Urusan mereka itu masih banyak yang terbengkalai. Tiang fly over di tengah jalan tol itu, yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang sampai sekarang enggak diselesaikan. Ini, kok, rakyat kecil dipermasalahkan,” kata Anggota DPR dari Dapil Jatim 1 itu.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menegaskan, lapak PKL yang ada di exit Tol Banyu Urip tidak melanggar aturan.

“Posisi warung-warung ini juga tidak menggangu lalu lintas jalan tol, justru tanah ini yang merawat ya mereka para PKL. Tempat ini dulu lahan kosong, tak terawat, sering dijadikan tempat pemerkosaan, miras, dan kejahatan lain. Adanya PKL justru menjadikan lahan ini aman, mulai tahun 1997 mereka merawat dan menanami pohon-pohon,” tambahnya.

Menyikapi hal ini, dia akan membawa kasus itu dalam rapat paripurna DPR RI. Tidak hanya itu, dia juga berjanji akan membawa persoalan ini dalam rapat kerja bersama Menteri PU di Jakarta. (bas/den)