Empat Kali Pendaftaran Pilwali Surabaya, 10 Miliar Dana Hibah Habis

KPU Kota Surabaya telah habiskan Rp10 miliar dari total Rp70,3 miliar dana hibah APBD untuk Pilwali Kota Surabaya.

Miftakul Ghufron Komisioner KPU Kota Surabaya, Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik mengatakan hal ini, namun tidak merinci penggunaan anggaran.

“Kalau secara keseluruhan anggaran yang sudah digunakan Rp10 miliar. Tapi kami tidak hafal rinciannya,” katanya kepada wartawan di KPU Kota Surabaya, Jumat (11/9/2015).

Anggaran Rp10 miliar yang telah dikeluarkan itu, kata Ghufron, adalah pengeluaran mulai Mei, Juni, Juli dan Agustus, terutama untuk pembayaran honor.

Honor untuk Panitia Penyelenggara tingkat Kelurahan (PPK), Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan (PPS), Petugas Pemutakhiran Data dan Pemilih (PPDP), dan akomodasi untuk tahapan Pilkada Surabaya.

“Untuk rapat, ATK (Alat Tulis Kantor) dan sebagian kecil digunakan untuk sosialisasi. Kan sempat ada penundaan seluruh tahapan Pilkada,” katanya.

Honor untuk Ketua PPK sebesar Rp 1.750.000, untuk anggota PPK sebesar Rp 1,5 juta. Sementara honor untuk Ketua PPS Rp 1.250.000, dan Rp 1 juta untuk anggotanya. Sedangkan honor untuk PPDP masing-masing Rp 400.000.

Honor untuk ketua dan anggota PPK total untuk 155 orang di kecamatan masing-masing 5 orang dari 31 kecamatan se-Surabaya.

Sedangkan honor untuk PPS di kelurahan masing-masing tiga orang dari 154 kelurahan se-Surabaya dengan total 462 orang.

Sedangkan untuk PPDP dua orang dari masing-masing 3.936 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se- Surabaya, total ada 7.872 orang. 

Ghufron mengklaim KPU Kota Surabaya telah melaporkan penggunaan anggaran ini ke Komisi A DPRD Kota Surabaya. (den/ipg)