Penyesuaian APBN di era pemerintahan Joko Widodo terpaksa memangkas anggaran pendidikan untuk infrastruktur hingga Rp6 Trilliun.
Muhammad Nasir Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengatakan, anggaran di kementeriannya memang terpangkas sebanyak Rp6 Triliun, karena dipindahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) untuk menyelesaikan infrastruktur.
“Anggaran pendidikan bukan turun. Melainkan dipindahkan sebagian untuk menyelesaikan infrastruktur,” ujar Nasir di kampus ITS Surabaya, Kamis (10/9/2015).
Nasir mengaku, pihaknya sudah menjelaskan ke Joko Widodo Presiden, terkait hal ini. Dia mengatakan, pengurangan anggaran ini tidak terjadi di Kemenristek saja melainkan juga di Kementerian lain.
“Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden. Bahwa, anggaran yang diturunkan bukan hanya dari Dikti. Semua Kementerian turun, karena digeser untuk infrastruktur. Tapi, operasional kami tetap jalan,” katanya.
Pemangkasan anggaran ini untuk mendorong biaya infrastruktur seperti kantor-kantor dan gedung-gedung yang selama ini terhambat biar cepat terselesaikan.
“Kalau infrastruktur diserahkan Kementerian PU-Pera,” katanya.
Jadi, tegas Nasir, pemindahan anggaran Rp6 Triliun ini bukan dimaknai dihilangkan, tapi hanya geser untuk infrastruktur.
“Kalau Ristek Dikti dari Rp44 Triliun menjadi Rp38 Triliun, ada Rp6 Triliun dipindahkan ke infrastruktur,” katanya.
Nasir juga yakin bahwa kementerian PU-Pera memiliki pengalaman yang lebih baik dalam pembangunan. Sehingga untuk infrastruktur dipercayakan ke kementerian terkait.
“Kami tinggal selesaikan bangunan yang ada di kampus-kampus,” katanya.(din/dop)