Pendidikan Budi Pekerti Wajib Didukung Pembenahan Infrastruktur

Jika pendidikan budi pekerti hanya sebatas pembelajaran tanpa didukung dengan pembenahan infrastruktur layanan kehidupan sosial, maka yang terjadi justru munculnya ketimpangan-ketimpangan.

Prof Akhmad Muzakki, MAg Grand, Dipl, SEA, MPhil, PhD., Dekan dan Guru Besar Fisip Universitas Islam Nasional (UIN) Sunan Ampel Surabaya menegaskan, keduanya harus sejalan.

“Kalau pendidikan budi pekerti diterapkan maka pembenahan infrastruktur untuk layanan sosial bagi masyarakat juga harus dibenahi. Jika tidak akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan baru,” ujar Muzakki.

Muzakki mencontohkan pendidikan maju di sebuah negara maju mengharuskan seorang anak memegang kulit buah pisang setelah melahap isinya untuk kemudian membuangnya di tempat sampah yang tersedia.

“Si anak ini memegang kulit pisang setelah memakan isinya, lalu mencari dimana ada tempat sampah, yang memang tersedia. Bayangkan jika kemudian si anak sudah memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tetapi justru dia tidak menemukan tempat sampah?” papar Muzakki.

Oleh karena itu, Muzakki yang pernah menempuh pendidikan tinggi selama hampir 7 tahun di Australia menegaskan, pendidikan budi pekerti harus disertai pembangunan infrastruktur yang benar.

Jika tidak, lanjut Muzakki, pendidikan budi pekerti itu akan menjadi sia-sia. “Kesadaran sudah ada, jika infrastruktur tidak mendukung maka akan muncul persoalan baru,” tambah Muzakki.

Senada dengan itu, Prof. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto, CM., Direktur Pascasarjana dan Guru Besar Filsafat dan Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang juga menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur menjadi faktor penting pendukung kesadaran budi pekerti.

“Kalau pembenahan infrastruktur bisa dilakukan sejalan dengan pelaksanaan pembelajaran budi pekerti, maka akan terjadi perubahan-perubahan kesadaran. Tapi jika hanya satu bagian saja yang dibangun, pasti akan memunculkan ketimpangan. Ini tidak boleh terjadi,” tukas Romo Armada.

Rabu (9/9/2015) di aula Benedictus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya digelar round table discussion bertajuk Pencegahan Korupsi di Indonesia dengan Peran Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Budi Pekerti dan Agama.(tok/dwi)