Dua Kementerian Selaraskan Program untuk Tol Laut

Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelaraskan program untuk mewujudkan tol laut yang menjadi salah satu konsep andalan Joko Widodo Presiden.

“Sesuai dengan visi Presiden untuk mengembangkan tol laut sebagai fokus pembangunan, pelabuhan menjadi inti pembangunan kota maritim dalam pengembangan WPS (Wilayah Pengembangan Strategis) yang sedang kami susun. Untuk itu kami perlu masukan dari Kemenhub,” kata Hermanto Dardak Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kemenpupera dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin (24/8/2015).

Menurut Hermanto Dardak, penyelarasan program antara dua kementerian tersebut merupakan salah satu esensi dari pembentukan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yaitu mengembangkan wilayah pertumbuhan di berbagai daerah di Tanah Air melalui program WPS.

Selain itu, ujar dia, penyatuan program yang sedang disusun baik Kemenhub maupun Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dinilai juga harus sejalan agar tidak terjadi benturan dengan program pembangunan pelabuhan yang dicanangkan oleh Kemenhub.

Sementara itu, Bobby Mamahit Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mengungkapkan beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kemenhub belum berfungsi optimal dikarenakan minimnya dukungan infrastruktur setelah pelabuhan itu terbangun.

“Karena itu, kami sekarang kalau ingin membangun pelabuhan, kita minta Pemprov atau Pemda setempat untuk membangun jalannya terlebih dahulu,” kata Dirjen Hubla.

Hal tersebut, ujarnya, agar pelabuhan yang telah dibangun nanti tidak hanya sekadar menjadi “pelabuhan ikan” atau pelabuhan yang hanya disinggahi ikan.

Bobby juga menyatakan pihaknya menerima masukan dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah antara lain seperti rencana pembangunan pelabuhan baru di kawasan pantai selatan Jawa selain Cilacap.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membangun delapan unit kapal perintis dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015-2016.

Wahyu Hidayat Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (11/8/2015), mengatakan pembangunan kapal perintis tersebut terdiri dari enam unit tipe 750 tonase bobot mati (deadweight tonnage/DWT) dan dua unit tipe 500 DWT.

“Pembangunan kapal perintis ini dilakukan dalam rangka mendukung program tol laut untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menjamin konektivitas antarpulau di daerah terpencil guna menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri.

Dia mengatakan pengoperasian dan penempatan kapal perintis tipe 750 DWT direncanakan untuk pelabuhan pangkal Makassar, Kendari, Bima, Tilamuta, Babang dan Sanana.

Sementara itu, penempatan dua kapal perintis tipe 500 DWT untuk pelabuhan pangkal Sintete dan Kotabaru.(ant/iss/ipg)