Instruksi Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI yang memerintahkan Menaker menghapus syarat Tenaga Kerja Asing (TKA) mampu berbahasa Indonesia dipertanyakan legislator.
Amelia Anggraini anggota Komisi IX DPR RI mengatakan, instruksi Jokowi tersebut berpotensi mengecewakan publik.
“Saya sangat menyayangkan perintah presiden tersebut. Apa yang ada di pikiran presiden sehingga harus mengeluarkan perintah seperti itu?” ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).
Amelia mencontohkan, kalau ingin kerja di Arab Saudi, maka harus bisa berbahasa Arab.
Sekali lagi, ia mempertanyakan instruksi Jokowi yang memerintahkan Menaker menghapus persyaratan itu. Apakah Jokowi sudah lupa akan janjinya pada debat Capres yang pernah disampaikan ke publik?
Bagaimana pun, jelas Amelia, pasar tenaga kerja di Indonesia jika dibuka menjadi basis pasar bebas tanpa proteksi akan sangat merugikan masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi presiden justru blunder bagi Indonesia, dan mengancam hubungan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain,” tukas politisi NasDem ini.
Sementara, Poempida Hidayatulloh Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA) mengaku kaget dengan instruksi Jokowi ini.
“Baru saja saya tadi mendengar di radio bahwa Jokowi Presiden memerintahkan Menaker untuk menghapus persyaratan tenaga kerja asing untuk mampu berbahasa Indonesia. Alasan Presiden konon kabarnya untuk mempercepat terjadinya investasi asing. Saya sangat kaget dan luar biasa kecewa dengan perintah presiden tersebut,” paparnya.
Poempida mempertanyakan, apa yang ada dibenak presiden sehingga harus mengeluarkan perintah seperti itu? Apakah Presiden Jokowi sedang dalam keadaan panik dengan situasi ekonomi sekarang?
Apakah memang syarat tenaga kerja asing harus mampu berbahasa Indonesia adalah kendala utama bagi macetnya investasi di Indonesia, sehingga seorang presiden yang mengklaim sebagai seorang nasionalis, seorang diri memerintahkan untuk menghapus kan syarat tersebut?
Apakah Jokowi sudah lupa akan janjinya pada debat Capres untuk membuat barrier-barrier agar Indonesia tidak menjadi pasar yang sangat liberal?
Bukankah masih banyak pengangguran di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan, sehingga suatu syarat yang sebenarnya cukup proteksionis memang masih dibutuhkan?
Di manakah kemudian basis kemandirian Trisakti Bung Karno diletakkan dalam hal ini?
Menurut Poempida, jika dirinya jadi Menaker, tentu akan melawan perintah presiden tersebut. Karena bagaimana pun pasar tenaga kerja di Indonesia jika dibuka menjadi basis pasar bebas tanpa proteksi akan sangat merugikan masyarakat luas.
“Dari dulu saya melawan berbagai prinsip yang merugikan kaum buruh dan pekerja. Sekarang pun gagasan seperti ini harus dilawan,” tegasnya.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
