Baru satu minggu menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menantang Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI berdebat masalah kelistrikan.
Namun hal itu dianggap angin lalu oleh pihak Istana Wapres. Apa yang dilakukan Rizal dianggap tidak konstruktif untuk pemerintahan.
Husain Abdullah, juru bicara JK dalam siaran persnya meminta, jika Rizal Ramli merasa cerdas dan bijaksana, lebih baik memberikan saran yang lebih konstruktif dan jika tidak bisa, Rizal diminta diam.
“Kalau mau tahu tentang program listrik, tidak usah menantang-nantang, ada forumnya. Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya,” katanya.
“Program listrik yang dipersoalkan Rizal Ramli, bukan semata-mata pemikiran pak JK, tapi program andalan presiden Jokowi.”
Sebelum mengkritik, Rizal diminta memahami visi misi Jokowi-JK, tidak asal melakukan kritik, karena posisi Rizal Ramli dalam pemerintahan, sebagai pembantu presiden.
Sebelumnya, Rizal Ramli mengkritik pemikiran JK tentang perlunya percepatan penyelesaian proyek pembangkit listrik berkekuatan 35 ribu Megawatt.
Namun Rizal menganggap proyek pembangkit tenaga listrik itu tidak ada manfaatnya. “Anggaran sebaiknya dialihkan untuk yang lain. Pembangunan pembangkit listrik, juga menjadi program SBY, namun tidak terlaksana dengan baik,” katanya.
Efendi Gozali, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, menganggap Rizal Ramli lupa, kalau dia bagian dari rezim yang sedang berkuasa, bukan aktivis LSM.
“Kalau tidak mau ikuti aturan, sebaiknya mengundurkan diri, kembali jadi aktivis. Lain lagi kalau ingin dapat posisi yang lebih bergengsi dari sekadar Menko Maritim,” katanya.
Sekadar diketahui Rizal Ramli Menko Kemaritiman dilantik Presiden Jokowi pada 12 Agustus lalu menggantikan Indroyono Susilo.(jos/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
