Massa Desak Jokowi Tidak Minta Maaf pada PKI

Puluhan massa dari Front Anti Komunis menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/8/2015). Massa mendesak pemerintah membatalkan niatnya untuk meminta maaf kepada eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Saat ini, mereka menyiapkan gerakan dan sudah berjalan untuk mendesak pada Jokowi (Presiden) meminta maaf serta memberikan rehabilitasi dan kompensasi. Itu yang kami tolak,” kata Arukat Jaswadi, koordinator aksi.

Jika pemerintah memberikan maaf, kata dia, sama artinya pemerintah mengakui dan membenarkan pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948 serta aksi salong membantai yang terjadi pada tahun 1965.

Arukat mengatakan, peristiwa pemberontakan Madiun tahun 1948 yang menewaskan ratusan orang saat ini masih bisa dilihat dengan banyaknya lubang-lubang pembantaian di Madiun dan Magetan.

“Sedangkan aksi saling bantai yang terjadi pada tahun 1965, dipicu gerakan politik PKI yang menguasai sepihak tanah-tanah pesantren dan tanah negara. Mereka yang salah, jadi negara tak perlu minta maaf,” kata dia. Karenanya, meminta maaf pada eks PKI, dinilai tidak prosedural, tidak proporsional dan a-historis.

Sementara itu, aksi kali ini setidaknya dilakukan dengan cara berorasi bergantian dan membentangkan aneka spanduk bertuliskan perlawanan terhadap PKI.

Beberapa elemen yang terlibat aksi ini di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Panca Marga, Patriot Garuda, Gerakan Nasional Patriot Indonesia, Laskar Arif Rachman Hakim, serta beberapa elemen lainnya.

Massa rencananya juga akan menemui Soekarwo Gubernur Jawa Timur untuk menyerahkan pernyataan sikapnya. (fik/ipg)