Hendro Wardono pengamat pemerintahan dan politik Unitomo Surabaya menilai fatwa haram atas janji politik yang dikeluarkan Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah NU, dapat membuat politikus atau calon pemimpin lebih berhati-hati dalam mengumbar janji-janji.
“Secara kultural dipagari dengan haram. Masyarakat juga harus rasional melihat sosok calon pemimpinnya, agar tidak membeli kucing dalam karung,” katanya kepada Radio Suara Surabaya, Rabu (5/8/2015).
Dengan adanya fatwa ini, Hendro menyarankan, politisi atau calon pemimpin lebih baik meyampaikan program kerjanya yang tersusun dalam RPJM-RPJP yang merupakan dokumen pemerintahan.
“Masih banyak yang bisa dilihat dari seorang calon pemimpin, bukan hanya janji-janjinya,” katanya.
Menurutnya, pejabat pemerintahan negara itu bukan hanya dituntut profesional, tapi juga menjaga etika dan moral. “Sayangnya aspek moral itu sudah termarjinalkan, tidak dilaksanakan, hanya menarik massa, membohongi masyarakat,” ujarnya.(iss/ipg)