Pembangunan Nasional Harus Bisa Memanusiakan Manusia

Daoed Joesoef mantan menteri Pendidikan Nasional Kabinet Pembangunan III, mengatakan pembangunan nasional seharusnya jangan hanya berorientasi pada ekonomi saja melainkan juga warga negara.

“Kekeliruan yang terjadi adalah pembangunan nasional ditransformasikan menjadi pembangunan ekonomi,” ujar Daoed dalam seminar budaya yang diselenggarakan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti di Jakarta, Sabtu (1/8/2015) seperti dilansir Antara.

Kekeliruan tersebut, sambung dia, membuat pembangunan nasional semata-mata pada penalaran ilmu ekonomi yang mengkerdilkan manusia.

“Pembangunan seharusnya bertujuan membuat warga negara bahagia, untuk bisa memiliki nilai tambah dan menjadi lebih berdaya dan bukan sekedar menaikkan pendapatan,” jelas dia.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang juga mempertimbangkan aspek manusianya, lanjut dia, membuat warga negara merasa diperlakukan sebagai selayaknya manusia.

“Warga negara merasa diakui harkat dan martabatnya sebagai manusia.”

Oleh karenanya, dia meminta agar pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan ekonomi tetapi warga negaranya.

Selain pembangunan nasional, lanjut dia, yang harus diperhatikan adalah pendidikan nasional.

Pembangunan pendidikan diperlukan untuk menyiapkan warga negara mampu mewujudkan faktor ketiga dari pembentukan masa depan yakni kemauan dan inteligensi manusianya.

“Pendidikan merupakan bagian integral dari kebudayaan itu sendiri,” cetus dia.

Sementara itu, Pontjo Sutowo Ketua Umum Yayasan Suluh Nuswantara Bakti mengatakan kearifan lokal yang diwarisi dari kebudayaan tradisional semakin banyak ditinggalkan masyarakat.

“Media massa secara gencar menayangkan produk buruk budaya asing, yang pada umumnya mengidolakan individualisme, konsumerisme, kekerasan, narkotika, bahkan seks bebas, yang secara menyeluruh telah melahirkan sebuah generasi baru yang tidak mengenal semangat kebersamaan, kesederhanaan, kerakyatan dan ketinggian budi seperti yang dicontohkan para pejuang,” kata Pontjo.

Juga terjadi, rekayasa kebudayaan yang merupakan strategi baru negara kuat untuk menguasai negara lain yang lebih lemah tanpa melakukan invasi militer secara terbuka.

“Tujuannya bukan lagi penguasaan wilayah tetapi alam pikiran dan sumber daya alam negara yang dimiliki sasaran negara kuat,” jelas Pontjo. (ant/dop/tok)