Pelayanan Publik Bandara Juanda Butuh Sinergi Tiga Pihak

Komisi Pelayanan Publik (KPP) menilai perlu ada sinergi tiga pihak dalam hal pelayanan publik di Bandara. Terutama saat operasional bandara terdampak bencana.

Contohnya, penanganan dampak abu vulkanik erupsi Gunung Raung yang menyebabkan penutupan Bandara Juanda selama hampir 24 jam, Kamis (16/7/2015) hingga Jumat (17/7/2015) lalu.

KPP menilai, dalam situasi seperti itu Bandara Juanda masih memerlukan sinergi tiga pihak. Antara lain PT Angkasa Pura 1 (AP 1) sebagai pengelola, maskapai penerbangan (airlines) sebagai penyedia jasa, dan Otoritas Bandara.

Hardly Stefano Pariela Komisioner Komisi Pelayanan Publik Jatim mengatakan, pelayanan publik pada saat penutupan Bandara Juanda Kamis lalu sudah cukup baik. “Ada dua line telepon yang bisa dihubungi masyarakat untuk meminta informasi, dan juga sudah ada akun twitter untuk aduan masyarakat,” ujarnya.

Hanya saja, dalam hal koordinasi saat merespon aduan dari publik antara PT AP 1 dengan pihak maskapai, dinilai oleh KPP, kurang cepat. “Ini menunjukkan bahwa komitmen Maskapai dengan PT AP 1 belum bisa sejalan dalam hal merespon aduan publik,” ujarnya.

Hardly mengatakan, selama ini pihak PT AP 1 Bandara Juanda selalu menjanjikan untuk mengkomunikasikan aduan publik ke maskapai yang bersangkutan. Namun respon maskapai sendiri menunjukkan ketidaksiapan dalam menyikapi aduan-aduan tersebut.

“Karena itu butuh pihak ketiga, yaitu Otoritas Bandara, sebagai penengah dan menjalankan fungsi pengawasan dalam hal pelayanan publik,” kata Hardly. (den/dop)