Patut Dipertanyakan Presiden Larang Pejabat Negara Gelar Open House

KH Hasyim Muzadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden akan mempertanyakan larangan Jokowi Presiden menyelenggarakan open house pada hari raya Idul Fitri bagi pejabat negara, seperti dikutip Komjen Pol Budi Waseso Kabareskrim Polri usai shalat Ied, Jumat (17/7/2015).

Saling mengunjungi pada hari raya Idul Fitri dalam ajaran Islam dianjurkan dan menjadi bagian yang penting untuk mempererat silaturahmi termasuk atasan dan bawahan.

Saling mengunjungi saudara, teman pada hari raya sudah menjadi tradisi. Aneh kalau seorang Presiden melarang open house dengan alasan pemborosan.

“Sekarang berapa besar uang negara yang dihabiskan Jokowi untuk membangun pencitraan dengan berlebaran di Aceh dilanjutkan dengan pulang kampung,” tanya Hasyim Muzadi ketika dihubungi suarasurabaya.net melalui ponselnya.

Kalau secara pribadi Jokowi tidak menyukai silaturahmi silahkan, tapi jangan atas nama Presiden kemudian melarang pejabat lain menyelenggarakan silaturahmi dengan anak buahnya.

Komjen Budi Waseso Kabareskrim Polri kepada wartawan, Jumat (17/7/2015) mengatakan, Kapolri dan jajarannya sengaja tidak menyelenggarakan silaturahmi secara terbuka karena ada larangan dari Presiden. Larangan ini juga berlaku bagi pejabat negara yang lain.

Jusuf Kalla wakil Presiden, pada hari raya pertama, Jumat (17/7/2015) kemarin tetap berlebaran dengan masyarakat di Istana Wapres seperti biasa tidak terpengaruh dengan larangan Presiden. (jos/dwi)