Menag Harap Ada Pihak Berwenang Tetapkan Awal Hijriyah

Ramadhan sudah mendekati masa akhir. Pemerintah bersiap untuk melaksanakan sidang penetapan (itsbat) awal Syawwal 1436H.

Untuk kebersamaan, Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama berharap ada pihak tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan penetapan ini, dan ketetapannya bisa diikuti oleh semua pihak.

“Harapan Pemerintah, ada satu pihak yang diberikan kewenangan untuk itsbat ini,” kata Menag saat memberikan sambutan pada Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren tentang “Upaya Penyatuan Kalender Hijriah” sekaligus Peresmian Observatorium Pondok Pesantren Assalam, Solo, Senin (6/7/2015) seperti dilansir Antara.

Hadir dalam kesempatan ini para pimpinan pondok pesantren dari beberapa wilayah di Indonesia. Ikut mendampingi Menag, Hadi Rahman Staf Khusus Menteri Agama, Mohsen Assegaf Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Muchtar Ali Dirktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Amsal Bachtiar Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Ahmadi Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Nizar Kakanwil Kemenag DI Yogyakarta dan Khoirul Huda Basyir Kabag TU Pimpinan (Sesmen).

Menurut Menag, kalau penetapan awal bulan Hijriyah diserahkan kepada masing-masing masyarakat, akan berpotensi menimbulkan perbedaan yang pada konteks tertentu implikasinya tidak sederhana dalam tatanan kehidupan bernegara . Karenanya, lanjut dia, diperlukan sebuah institusi, pranata, atau lembaga, tidak masalah apakah lembaga pemerintah atau bukan.

“Kalau bukan pemerintah, apakah MUI misalnya. Tapi ketika kita sudah menetapkan, maka semua kita harapannya sepakat dengan ketetapan itu,” kata Menag.

Menag mengakui, pada 2004, MUI telah mengeluarkan fatwa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan itsbat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga selalu berkonsultasi dengan MUI dan ormas-ormas Islam. “Hanya kan persoalannya kemudian sebagaimana kita sama-sama tahu, tidak sederhana. Perlu ada peneguhan dan penegasan kembali bagaimana kita menghadapi persoalan ini,” kata Menag.

Sebelumnya, hal sama ditegaskan oleh Thomas Djamaluddin Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Manurutnya, untuk menyikapi potensi munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah dan dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk memiliki kalender Islam tunggal yang mapan, harus ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati, dan ada batas wilayah.

“Batas wilayah sudah disepakati, kriteria masih dalam proses penyatuan. Otoritas, belum, masing-masing ormas masih menjadikan otoritasnya adalah pimpinan ormas,” kata Djamaluddin seperti dikutip kemenag.go.id, Jumat (3/7/2015) lalu.

Untuk menjadikan sistem kalender Islam ini menjadi kalender yang mapan dan memberi kepastian ini yang paling utama untuk disepakati adalah otoritas tunggal.

“Dalam hal ini otoritas tunggal adalah pemerintah. Kalau ini disepakati maka saat sidang isbat ketika terjadi perbedaan, maka keputusan pemerintah yang akan diambil. Ada otoritas tunggal itu ingin menyelesaikan ketika ada perbedaan seperti potensi ini dan juga saat Idul Adha,” terangnya. (ant/dwi)