Dorong Resuffle Kabinet Jangan Karena Ingin Jadi Menteri

Komaruddin Hidayat Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan elite partai yang mendorong perombakan kabinet harus didasari niat yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Jangan ada motif lain yang tersembunyi, ingin jadi menteri atau karena pesan sponsor,” katanya.

Dalam pandangan Rektor Syarif Hidayatullah Jakarta ini kinerja kabinet Jokowi JK memang memprihatinkan. Pernyataan antara menteri satu dengan yang lain, bahkan dengan presidennya, sering bertentangan.

“Yasonna Laoly Menkumham mendorong perubahan Undang-Undang KPK, tapi Joko Widodo Presiden menolak, sementara Jusuf Kalla Wakil Presiden setuju. Mendag setuju impor beras dan cabai, sementara Menteri Pertanian tidak setuju. Ini contoh kecil yang sedang mengemuka,” kata Komarudin.

Isu resuffle akan dilakukan jelang Lebaran menguat apalagi setelah presiden meminta para menteri melaporkan laporan kinerja enam bulan.

Selain dipantik oleh laporan kinerja menteri juga dari pernyataan Patrice Rio Capella Sekjen Nasdem bahwa Koalisi Indonesia Hebat akan rapat pekan depan membahas resuffle kabinet.

“Yang pasti tidak hanya satu soal yang dibahas tapi banyak hal, termasuk soal dana aspirasi, resuffle kabinet, perkembangan ekonomi, pelabuhan dan lain-lain,” kata Sekjen saat buka puasa di kantor Nasdem, Sabtu (20/6/2015) malam.

Namun elit koalisi Indonesia Hebat yang lain mengaku belum tahu menahu tentang resuffle. Romahurmuziy Ketua PPP hasil Muktamar Surabaya mengatakan, presiden pasti memiliki pertimbangan melakukan sesuatu untuk meningkatkan kinerja kabinet.

Sedangkan, Wiranto mengaku tidak tahu menahu tentang isu resuffle yang akan dilakukan presiden.(jos/iss)