Sabtu, 23 November 2024

Aparat Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Pemprov Jatim

Laporan oleh Fatkhurohman Taufik
Bagikan

Uchok Sky Khadafi, Direktur Center Budget Analysis menilai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang didapatkan pemerintah Jawa Timur menunjukkan ada yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan di Jawa Timur.

“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin merosot tajam. Artinya, banyak ditemukan penerimaan dan belanja yang tidak wajar, sehingga membuat laporan keuangan ambradul dan jelek,” kata Uchok Sky Khadafi, Jumat (19/6/2015).

Menurut Uchok, opini dari BPK ini menunjukkan masih adanya pejabat di daerah yang berani melakukan dugaan penyimpangan anggaran.

“Wajarlah Jatim dapat opini WDP ini. Karena dalam lelang saja, asal-asalan kok, tidak menerapkan prinsip kompetitor antar vendor. Sehingga yang dikelola dan disimpulkan banyak kejanggalan dan keanehan dalam proses tender,” ujarnya.

Keanehan dalam proses lelang inilah yang pada akhirnya berdampak pada laporan keuangaan yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Proses lelang pemenangnya diatur, ada satu perusahaan, bisa menang antara dua sampai tiga proyek.

“Modus seperti ini, akan membuat vendor kalau ingin menang harus menyerahkan upeti. Harga setoran ini berasal dari pemotongan proyek yang merugikan rakyat, dan berdampak pada laporan keuangan,” kata dia.

Uchok berharap, opini dari BPK ini segera ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan kepolisin untuk segera melakukan pengusutan.

Sekadar diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diserahkan pada hari Kamis (18/6/2015), BPK mengganjar opini WDP kepada pemerintah Jawa Timur. Padahal sejak tahun 2011, opini BPK untuk Jawa Timur selalu WTP. (fik)

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
31o
Kurs