Soekarwo Gubernur Jawa Timur akui ada beberapa laporan keuangan yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai dengan kaidah keuangan sehingga untuk kali pertama dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Jawa Timur gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Seluruh kepala SKPD akan segera kami kumpulkan. Ini harus segera dibenahi, nanti kami akan segera berkonsultasi dengan BPK untuk pembenahan ini,” kata Soekarwo, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK di Kantor DPRD Jawa Timur, Kamis (18/6/2015).
Soekarwo akui ada beberapa kepala SKPD yang tak beres dalam melakukan pelaporan. Apalagi, BPK sebenarnya telah mengingatkan pada tahun 2014 yang lalu.
“Pak Moermahadi (Anggota V BPK RI) tadi kan bilang dulu sudah diingatkan, tapi kenapa kok belum tuntas saat ini. Jadi, ini pekerjaan rumah kita harus tuntas,” kata dia.
Terkait hal ini, Soekarwo mengaku akan segera melakukan evaluasi. Kepala SKPD yang terbukti lemah dalam pengawasan keuangan internal, terancam akan dicopot dari jabatannya.
Sekadar diketahui, pada penyerahan LHP Keuangan, BPK menilai jika laporan keuangan pemerintah Jawa Timur ternyata banyak kejanggalan sehingga diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian.
Padahal, sejak tahun 2011, laporan keuangan pemerintah Jawa Timur selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sementara itu, menanggapi hal ini, Abdul Halimi Iskandar, Ketua DPRD Jawa Timur berharap pemerintah segera melakukan pembenahan. “Ini harus dibenahi, tapi saya melihatnya Jawa Timur ini masih di jalan yang benar,” kata dia tanpa mau menyebut maksud dari ucapannya tersebut. (fik/wak)
NOW ON AIR SSFM 100
