Dampak Erupsi Gunung Sinabung Lebih Dari Rp1,49T

Hasil perhitungan sementara dari kerugian dan kerusakan akibat erupsi Gunung Sinabung mulai 15 September 2013 sampai akhir 2014 diperkirakan Rp1,49 trilyun.

Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, kerugian dan kerusakan di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM dan industri adalah yang paling besar yaitu lebih dari Rp 896,64 milyar. Sedangkan kerugian dan kerusakan di sektor permukiman Rp 501 milyar, infrastruktur Rp 23,65 milyar, sosial Rp Rp 53,43 milyar, dan lintas sektor Rp 18,03 milyar.

“Kerusakan dan kerugian ini belum termasuk dampak akibat lahar hujan. Ada lebih dari 3 juta meter kubik material erupsi yang ada di atas gunung yang dapat meluncur menjadi lahar hujan,” kata Sutopo seperti pada release yang diterima suarasurabaya.net.

Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara tetap tinggi. Pada Sabtu (13/6/2015) terjadi erupsi enam kali ke arah tenggara sejauh 3 km.

Pada malam hari pukul 21.40 WIB sebanyak 200 jiwa warga Desa Sukanalu diperintahkan mengungsi. Hingga Minggu (14/6/2015) terdapat 2.785 jiwa pengungsi. Pengungsi ini berasal dari Desa Guru Kinayan, Tiga Pancur, Pintu Besi, Sukanalu dan Berastepu.

Sementara itu, ada 2.053 KK (6.179 jiwa) warga Sinabung yang tinggal di hunian sementara. Mereka disewakan rumah dan lahan pertanian oleh pemerintah sejak Juni 2014 hingga sekarang. Mereka berasal dari Desa Sukameriah, Bekerah, Simacem, Kuta Tonggal, Berastepu, Gamber, dan Kuta Tonggal. Nantinya 2.053 KK ini akan direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Tidak ada yang tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung berakhir. Dampak erupsi secara pasti juga sulit dihitung karena erupsi masih berlangsung.

BNPB telah menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Sinabung, khususnya terkait relokasi 2.053 KK. Percepatan pembangunan juga sedang disiapkan. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan kesulitan pembangunan relokasi dan lainnya. (dwi)