Mahfudz Siddiq Ketua Komisi I berharap hirup pikuk pergantian Kapolri beberapa waktu lalu tidak terjadi pada proses pemilihan Panglima TNI.
Dia pun mengingatkan Jokowi Presiden untuk mempertimbangkan hal itu karena kalau terjadi hiruk pikuk dalam pemilihan Panglima TNI hanya akan merugikan negara dan juga mengganggu kewibawaan TNI.
Selain itu, juga akan membuang-buang energi bangsa ini untuk satu hal yang sebenarnya tidak diperlukan.
“Kalau pergantian calon panglima ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi hanya akan merugikan negara dan menganggu kewibawaan TNI juga,” ujar Mahfud sebelum rapat kerja dengan panglima TNI di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/6/2015).
Dia menegaskan, perdebatan mengenai pergantian unsur matra Darat, Udara dan Laut seperti yang selama ini dilakukan tidak perlu dilakukan. Menurut Mahfud, sudah ada UU TNI yang mengatur.
Dalam aturan perundangan, kata politisi PKS ini, calon panglima TNI diambil dari salah satu kepala staf yang ada. Dia pun melihat semua kepala staf memiliki kompetensi dan track record serta kemampuan yang relatif imbang.
Dengan demikian konsep trimatra yang selama ini sudah diterapkan sebenarnya tidak ada persoalan siapapun calon panglima TNI tetap akan punya kemampuan trimatra terpadu.
”Bahwa pada masa Presiden Gus Dur diterapkan satu tradisi baru rotasi atau bergiliran antar angkatan itu menurut saya, sesuatu yang baik dan oleh TNI diterima dengan baik serta tidak ada persoalan. Yang penting semua pihak harus menjaga pergantian agar tidak menimbulkan kontroversi dan kebisingan yang tidak perlu,” tandasnya.(faz/iss/ipg)