Pembangunan Infrastruktur Indonesia Timur Perlu Dukungan Pemda dan Swasta

Bambang Brojonegoro Menteri Keuangan mengatakan, kawasan Indonesia timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun, masih diperlukan lebih banyak pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan oleh Menkeu saat menjadi keynote speech dalam acara Trade and Investment forum 2015 bertema “Peran Swasta dalam Membantu Permasalahan Pembiayaan Percepatan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Menkeu meminta pimpinan Kadin Indonesia Timur turut mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar menyalurkan anggaran daerah pada proyek-proyek infrastruktur.

Menurutnya, proyek-proyek di sektor infrastruktur memiliki potensi multiplayer effect yang memicu pertumbuhan ekonomi.

Hal senada dikatakan oleh Rosan P Roeslani Direktur Utama PT Recapital Advisor sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial. Dia mengatakan, promosi investasi dapat mendorong realisasi kerjasama bisnis dan investasi.

Promosi investasi tersebut, kata Rosan, dapat dilakukan dengan program kemitraan “P to P” atau public to private partnership dan private to private partnership.

Progam tersebut merupakan model partisipasi swasta dalam program nasional bagi percepatan pembangunan ekonomi Wilayah Timur Indonesia.

“Persoalan utama yang dapat menghambat investasi di Kawasan Indonesia Timur karena belum memadainya infrastruktur akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan,” kata Rosan.

Sebagai mitra pemerintah, ujar Rosan, Kadin berupaya mendukung potensi investasi di wilayah Indonesia timur melalui promosi. Selain itu Kadin juga terus berupaya mengajak pengusaha nasional dan investor asing berinvestasi dalam hal pembangunan infrastruktur disana.

Kadin saat ini terus berupaya memfasilitasi pengembangan konektivitas wilayah Indonesia timur serta pembiayaan infrastruktur secara bertahap.

Ini meliputi pengembangan infrastruktur dalam klaster (klaster industri pertambangan, industri kakao, kelautan, pariwisata) dan pengembangan konektifitas infrastruktur wilayah (pembangunan jalan, bandara, dan dermaga).

Semua itu, kata Rosan, adalah upaya untuk menarik investor datang ke kawasan Indonesia.

Kawasan Indonesia Timur menjadi target penting Kadin karena memiliki posisi geografis yang strategis dalam perkembangan ekonomi global.

Setelah poros Atlantik (AS-Eropa) meredup, poros baru Asia Timur-Asia Selatan-Timur Tengah dan Poros Pasifik (Asia-Amerika Selatan) tengah menggeliat.

“Papua bisa menjadi koridor penting Poros Pasifik karena merupakan pintu Indonesia ke wilayah Pasifik. Karena itulah promosi investasi di wilayah Indonesia timur layak mendapatkan perhatian,” kata Rosan.

Pemerintah, tambah Rosan, harus memperbaiki kostur APBD dengan mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal (infrastruktur).

Sementara itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat mencari pinjaman dari Luar Negeri untuk membiayaan pembangunan. Sedangkan Pinjaman dari dalam negeri berupa surat utang juga harus semaksimal mungkin.

Sedangkan swasta melalui Perbankan nasional dan Perbankan daerah menjadi agen pembangunan daerah dengan memberikan permodalan kepada industri pionir yang unggul.

Pemerintah, lanjut Rosan, harus mengupayakan Perbankan asing turut menyalurkan dana kredit untuk kawasan Indonesia Timur.

Selama ini liquiditas perbankan di Indonesia terbatas karena rendahnya rasio dana Pihak ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto, akibatnya dana yang tersedia untuk pembiayaan usaha terbatas karena rasio penyaluran kredit terhadap dana simpanan (LDR) sudah tinggi.

Berdasarkan tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi dimulai 2001 hingga 2014, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB paling tinggi lebih banyak dipegang oleh provinsi bagian timur Indonesia.

Sekadar informasi, pada Triwulan I Tahun 2015 pertumbuhan Indonesia sedikit melambat yaitu sebesar 4,47 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Indonesia Timur.

Antara lain Bali-Nusa Tenggara sebesar 9 persen, Sulawesi 7 persen. Hal ini memberikan harapan bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah Indonesia Timur. (faz/den/ipg)