Dua Negara Berminat Mengolah Limbah B3 Jatim, Wagub Pasrahkan ke BUMD

Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) serta Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di Desa Cendoro, Dawarblandong, Mojokerto, stagnan. Sampai sekarang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum keluar.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menegaskan, proses Amdal belum tuntas karena menurutnya Amdal itu bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari manajemen risiko lingkungan hidup.

“Jadi kami ingin mengidentifikasi semua sumber risiko yang bisa muncul dari kegiatan yang akan kami lakukan. Maka, kami ingin sekomprehensif mungkin dilakukan yang namanya Amdal,” kata Emil, Kamis (17/7/2019).

Tidak hanya di Dawarblandong, Jawa Timur juga akan memiliki Pusat Pengolahan Limbah Industri di Lamongan, yang murni dibangun dan dikelola oleh perusahaan swasta. Sama saja, menurut Emil, saat ini Amdal-nya belum tuntas.

“Karena yang Dawarblandong itu goverment (milik pemerintah, red), tentu kami ingin berproses matang, tapi tidak perlu lama. Itu, kan, tanah pemprov. Di-groundbreaking Pakde Karwo. Prinsip Bu Gubernur, meneruskan apa yang baik,” ujarnya.

Emil mengatakan, dia dan Khofifah Gubernur Jawa Timur, saat ini masih melihat berbagai macam teknologi pengolahan limbah yang bisa diterapkan di PPLI Dawarblandong, untuk diputuskan secara objektif.

Dia mengakui, peluang investasi dari negara lain untuk pembangunan PPLI dan B3 Dawarblandong masih terbuka. Tetapi, dia tegaskan kran investasi itu bukan hanya demi uang yang masuk. “Investasi demi teknologinya,” kata Emil.

Beberapa waktu lalu, ketika Moazzam Malik Duta Besar Inggris untuk Indonesia berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, dia sebenarnya sudah menyampaikan ada perusahaan di negaranya yang tertarik berinvestasi di bidang pengolahan limbah.

Moazzam saat itu mengatakan, perusahaan itu memiliki modal yang cukup dan sudah berpengalaman soal teknologi pengelolaan limbah. Emil kembali mendapati tawaran ini ketika dia melakukan lawatan ke Inggris, beberapa waktu lalu.

“Kami sempat paparan di depan panel investor (Inggris) dari berbagai sektor. Termasuk ada yang tertarik di waste to energi (limbah menjadi energi), ada juga yang tertarik di green reclycing (daur ulang),” kata Emil.

Emil pun pada akhirnya berterus terang, memang sudah ada dua negara yang berminat dan sudah melakukan pembicaraan mengenai investasi pengolahan limbah di Jawa Timur. Dua negara itu, Jepang dan Inggris.

“Dengan inggris juga. Tapi, ini kami percayakan kepada BUMD yang sudah dipercaya menjadi leading sector. Kami, kan, hanya meneruskan apa yang diputuskan pemerintah sebelumnya. Nah, mereka (BUMD) belum menentukan dengan siapa,” katanya.

Perlu diketahui, BUMD yang dimaksud oleh Emil adalah PT Jatim Grha Utama (JGU). Perusahaan daerah di bidang konstruksi itu telah ditunjuk Soekarwo Gubernur Jatim sebelumnya untuk mengerjakan PPLI B3.

“Saya rasa mereka malah sedang menjajaki, dalam proses penyusunan Amdal ini, ada enggak mitra yang bisa memberikan value added (nilai tambah). Karena ini teknologi lingkungan hidup. Mereka pasti sedang melihat, mitra mana yang bisa memberikan penajaman analisa lingkungan hidupnya,” katanya.

PPLI B3 yang akan dibangun di Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto butuh lahan seluas 57 hektare. Pada saat peletakan batu pertama oleh Pakde Karwo, lahan yang terbebaskan baru sekitar lima hektare.

Tahap awal pembangunan pabrik seperti pembuatan pagar dan pembersihan tanah, termasuk pemadatan tanah dan infrastruktur seperti gudang dan landfill sudah dilakukan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhutanan nomor 51/2016, selama perizinan belum selesai seluruhnya, termasuk Amdal, pembangunan prasarana dasar yang bisa dilakukan hanya seluas 10 persen dari total lahan.

Pakde Karwo saat itu menargetkan, pembangunan PPLI B3, yang telah menelan Rp50 miliar APBD Pemprov Jatim untuk pembebasan lahan, bisa dimulai pada 2018 dan dituntaskan pembangunannya tahun ini.

Tapi Amdal belum keluar. Di sisi lain, masih ada kebutuhan anggaran sekitar Rp350 milliar untuk membangun keseluruhan fasilitas PPLI B3 tersebut, supaya limbah industri di Jawa Timur tidak perlu dibawa ke Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Kebutuhan Jawa Timur atas pusat pengolahan limbah industri dan B3 ini sebenarnya sudah mendesak. Pada 2018 lalu, dari total 170 juta ton limbah B3 yang dihasilkan 414 industri di Jatim, baru 35 persen yang terolah.

Beberapa waktu lalu, Khofifah Indar Parawansa juga mengatakan, pembangunan pusat pengolahan limbah di Jawa Timur menjadi bagian dari Indeks Kerja Utama (IKU) Pemprov Jatim dalam RPJMD lima tahun mendatang di bidang lingkungan.(den/tin/ipg)