BPBD Ngawi Masih Tunggu Dana Bantuan Kekeringan dan Krisis Air Bersih

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi masih menunggu dana bantuan kekeringan dan krisis air bersih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang hingga kini belum masuk ke kabupaten setempat.

“Kami saat ini masih menunggu dana bantuan penanggulangan kekeringan untuk sejumlah desa terdampak yang diajukan ke Pemprov Jatim yang hingga kini belum turun,” ujar Teguh Puryadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi dilansir Antara di Ngawi, Kamis (18/7/2019).

Pihaknya mengaku kesulitan karena sejauh ini sudah ada empat desa di wilayahnya yang mengajukan permohonan bantuan pengiriman air bersih.

“Dari pemerintah daerah ada (dana) sebetulnya, tapi juga masih belum cair,” kata Teguh Puryadi lebih lanjut.

Menurut dia, empat desa yang mengajukan bantuan air bersih tersebut sebenarnya sudah masuk dalam daftar 45 desa yang diusulkan ke pemprov untuk mendapatkan bantuan. Namun belum terealisasi semuanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan langsung kondisi sejumlah desa terdampak yang sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih. Jika memang sudah masuk kategori gawat, bantuan akan segera dikirim. Namun, untuk sementara menggunakan air dari sumur BPBD.

“Biasanya kami mengandalkan bantuan dari provinsi untuk mengambil air dari PDAM,” kata dia.

Pihaknya cemas jika ke-45 desa yang terpetakan rawan kekeringan tersebut bulan depan mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Karena itu, BPBD Ngawi berharap paling lambat akhir bulan Juli bantuan dari pemprov sudah turun, sehingga bisa langsung disalurkan saat puncak musim kemarau.

Seperti diketahui, BPBD Kabupaten Ngawi memetakan 45 desa di wilayah setempat rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun 2019. Jumlah desa tersebut meluas hingga 15 desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 terdapat 30 desa di Ngawi yang terdampak kekeringan, dan di tahun ini diperkirakan bertambah menjadi 45 desa. Ke-15 desa yang terpetakan baru terdampak kekeringan di tahun 2019 itu tersebar di tujuh kecamatan. Paling banyak di wilayah Kecamatan Pitu, yakni empat desa.(ant/tin/ipg)