Ekonomi semester pertama Indonesia menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, yakni 4,7%. Kondisi ini dinilai kurang menguntungkan bagi roda perekonomian domestik, dan dunia usaha pun menilai bahwa kondisi itu diakibatkan oleh beberapa kegaduhan domestik yang sangat mempengaruhi iklim usaha.
Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah politik, masalah sosial dan keamanan.“Kita semua tahu penyerapan APBN masih dibawah 20 persen, maka terjadi perlambatan ekonomi,” ungkap Natsir Mansyur Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah di Menara Kadin, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Dia mengatakan, yang sangat mempengaruhi adalah masalah politik hingga masalah KPK lawan polisi yang masih berlanjut. “Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3 %,” kata Natsir.
Menurutnya, selain kenaikan kurs dollar secara signifikan, indeks saham dan daya beli masyarakat juga menurun. Dia mengatakan perizinan yang tumpang tindih pun menjadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan dalam berusaha.
“Berkaca dari ekonomi semester yang pertama, pada semester yang kedua kegaduhan politik ini masih menghantui, namun polemik politik kita anggap sudah teratasi dan sudah berjalan dengan baik karena sinyal kebersamaan diantara petinggi politik menunjukkan ke arah yang positif,” tegas Natsir.
Di sisi lain, lanjut dia, isu reshuffle kabinet dapat mempengaruhi citra Indonesia di kalangan investor, padahal minat investasi Indonesia cukup tinggi. Namun, banyaknya peraturan yang menghambat dunia usaha dan tidak sejalan dengan dunia usaha mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai Keputusan Presiden (Keppres) yang masih membuat investor terkendala untuk berinvestasi.
“Tidak perlu ada reshuffle kabinet, karena kalau ada reshuffle di semester pertama para menteri yang baru harus melakukan penyesuaian lagi. Yang penting, hal yang menghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang investasi atau pergerakan ekonomi namun semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat,” papar Natsir.(faz/ipg)