Pedagang Pasar Turi Desak Pemkot Bongkar TPS

Sebanyak 840 pedagang pedagang Pasar Turi Baru mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera membongkar Tempat Penampungan Sementara (TPS).

“Surat permintaan pembongkaran itu sudah kami kirim ke wali kota. Selain itu, surat itu juga kami tujukan kepada DPRD Surabaya,” kata Kho Ping juru bicara pedagang Pasar Turi Baru di Surabaya, Kamis (7/5/2015) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, keberadaan TPS sangat mengganggu akses keluar masuk ke Pasar Turi Baru. Dampaknya, pembeli enggan masuk ke dalam pasar yang pembangunannya sudah tuntas mencapai 98 persen ini.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap TPS tersebut segera dibongkar sebelum bulan Ramadhan. Hal ini dikarenakan pada bulan puasa adalah bulan panen pedagang sehingga ketika TPS dibongkar, pembeli banyak yang masuk ke dalam.

“Sekarang ini banyak pedagang yang sudah buka stan. Namun karena masih sepi, akhirnya hanya buka 3 hingga 4 jam. Jika TPS dibongkar, insyallah ada 4.610 pedagang yang sudah membayar lunas stan akan berjualan di dalam,” katanya.

Terkait dengan adanya pedagang yang masih bertahan di dalam TPS, Kho Ping menyatakan sekarang ini jumlahnya sudah berkurang. Dahulunya ada sekitar 1.200, kini tinggal sekitar 200 pedagang. Kebanyakan mereka bukan pedagang asli Pasar Turi.

Hal sama juga dikatakan pedagang lainnya, Mas`ud. Ia meminta Pemkot Surabaya juga memperhatikan nasib pedagang yang sudah membayar lunas stan di sana.

“Kami juga berhak berhak mendapatkan jaminan dari pemkot untuk bisa berjualan lagi di Pasar Turi dengan tenang dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, M. Taswin Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Kota Surabaya, mengatakan Disperindag sudah melakukan pendataan di lapangan beberapa waktu lalu.

“Hingga saat ini masih ada pedagang yang bertahan di TPS. Tentu saja kami belum bisa melaksanakan pembongkaran TPS,” katanya.

Menurut dia, pembongkaran baru bisa dilaksanakan ketika seluruh pedagang sudah masuk semua ke Pasar Turi. “Kami berharap tahun ini bisa melakukan pembongkaran. Yang pasti TPS harus bersih dulu dari pedagang,” katanya.

Agar pembongkaran bisa berjalan lancar, menurut Taswin, pihaknya akan mengajukan persetujuan penghapusan aset pada DPRD Surabaya. Sebab, pembangunan TPS tersebut itu menggunakan APBD. (ant/dop/wak)