Pemerintah akan perketat keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Pengetatan salah satunya dilakukan dengan mewajibkan calon TKI mengantongi izin dari Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan TKI (LPTSA-P2TKI).
“Tanpa izin dari LPTSA P2TKI, saya pastikan TKI tidak akan mendapatkan visa,” kata Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di sela-sela lounching LPTSA P2TKI di kantor BNP2TKI Jl Jagir, Surabaya, Kamis (7/5/2015).
Menurut data yang ada, jumlah warga Jawa Timur yang berangkat ke luar negeri saat ini cukup besar yakni mencapai 87 ribu orang dengan daerah tujuan terbesar adalah Taiwan. Sayangnya, mayoritas TKI berangkat tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Dengan izin dari LPTSA-P2TKI, keberangkatan TKI ilegal diharapkan bisa dikurangi. Jika TKI nekat tak mengurus perizinan di lembaga ini, dipastikan TKI tersebut akan berangkat tanpa visa sehingga yang bersangkutan juga akan kesulitan untuk mencari pekerjaan di negara tujuan.
“Negara-negara penerimta TKI saat ini juga akan membuka kantor-kantor di Indonesia. Tauwan misalnya berencana membuka Taiwan Economic Trade Office (TETO) di Surabaya dan bahkan sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. Sehingga, calon TKI dari Jatim yang mengurus visa tidak perlu datang ke Jakarta,” ujar Ketua Gerakan Pemuda Ansor ini.
Sementara itu, selain akan memperketat perizinan, LPTSA-P2TKI juga akan memberikan pembekalan sehingga TKI yang siap bisa berangkat dengan mudah dan lebih murah.
LPTSA-P2TKI ini diharapkan juga mampu memangkas praktik percaloan. “Selama ini, jadi TKI ini kasihan karena gajinya dipotong calo. Nantinya ini tidak boleh lagi terjadi sehingga TKI bisa utuh mendapatkan gajinya,” kata dia.
Dengan TKI yang kuat, maka Nusron yakin Indonesia bisa mengalahkan Filipina. “Di Filipina itu, ketika krisi moneter mereka tetap digdaya karena devisa yang dikirimkan TKI cukup besar mencapai USD2,86 juta, tidak seperti di sini yang banyak potongannya,” kata dia.
Nusron juga mengatakan, pendirian SMK Mini yang dirintis Pemerintah Jawa Timur diharapkan juga mampu meningkatkan kwalitas dari para TKI.
Dengan SMK mini, para calon TKI juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk proses pelatihan. “Bayangkan, dalam setahun rata-rata 500 ribu orang berangkat. Jika satu orang dikenakan biaya Rp2,6 juta untuk pelatihan maka total biayanya mencapai Rp1 triliun lebih. Dengan SMK mini, TKI tidak perlu mengeluarkan biaya diklat lagi,” kata dia.
Di tempat yang sama, Soekarwo Gubernur Jawa Timur juga berharap LPTSA-P2TKI ini juga mampu memfilter para TKI dari luar Jawa Timur. Apalagi, data yang dimiliki LPTSA saat ini sudah terkoneksi sehingga tak ada lagi calon TKI dari luar Jawa Timur yang bisa memalsukan KTP dan berangkat dari Jawa Timur.
“Datanya sudah terkoneksi, sehingga bisa langsung terlihat apakah calon tersebut sudah siap berangkat. Apakah dia juga sudah ikut pelatihan, nanti terkoneksi di sini semua,” kata dia. (fik/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
