2017, Jatim Tidak Lagi Kirim TKI Informal ke Timur Tengah

Jawa Timur tidak lagi mengirim TKI informal secara bertahap mulai 2017 dan sebagai gantinya pengiriman TKI akan diarahkan ke Asia Pasifik.

Edi Purwinarto Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Jawa Timur mengatakan, selama ini TKI informal yang menjadi masalah adalah pembantu rumah tangga karena pekerjaannya cukup berat.

“Sehingga nantinya kita hanya akan mengirim TKI formal saja. Persiapannya mulai sekarang. Kita tata peminatnya dimana, mulai SMK kita tata, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN) dan lainnya,” kata dia.

Edi menjelaskan, nantinya BLK LN kualitasnya akan ditingkatkan. Mulai 2015 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyiapkan calon TKI dengan meningkatkan kompetensi di BLK LN.

Kurikulumnya, kata dia, harus bisa diterima baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga BLK dan BLK LN harus membuat kurikulum yang bisa diterima dan diinginkan pasar.

“Intinya peka dengan kebutuhan pasar. Nantinya kita ingin semua calon TKI kita bersertifikat. Tapi domain sertifikasinya BNSP sehingga nanti saat melakukan sertifikasi pada tenaga kerja kita sesuai kemampuannya,”

ujar dia.

Jangan sampai nantinya tenaga kerja yang bersertifikat ini kualitasnya biasa-biasa saja. Ini nanti akan malah jadi bumerang dan kepercayaan pasar bisa turun,” katanya.

Secara formal, kata dia, Jawa Timur harus memperbanyak investasi masuk. Oleh karenanya ini bukan tanggung jawab pemerintah tapi semuanya.

“Sebenarnya moratorium terkait ini sudah lama. Tapi dalam perkembangannya dari aspek perlindungan pada TKI sangat rendah,” ungkap dia.

Sebelum diberlakukan moratorium ini, katanya, Jawa Timur sudah melakukan moratorium ke beberapa negara Timur Tengah. Tapi saat ini sudah ditutup total.

Prinsipnya dari hasil evaluasi, lanjut dia, Pemprov Jawa Timur mempertimbangkan aspek perlindungan dan keselamatan TKI. Dua aspek ini menjadi pertimbangan utama. Selain penempatan TKI, juga akan dilakukan evaluasi apa manfaat dan kerugiannya.

“Kan selamam ini TKI kita terutama TKI informal sering tertimpa masalah. Jadi sekali lagi, penempatan, perlindungan dan keselamatan TKI harus seimbang,” tambah dia. (dwi)