Pemerintah dan DPR Sekongkol Rampok Uang Rakyat

Uchok Sky Khadafi Direktur Center for Budget Analysis (CBA) menenggarai adanya persekongkolan kurang baik antara Pemerintah dan DPR untuk “merampok” rakyat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari berbagai fakta saling mengamini antara pemerintah dan DPR meskipun langkah-langkah masing-masing pihak jauh dari kata tidak pro rakyat, seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Listrik dan gas, DPR terlihat bersikap diam.

Disisi lain, Pemerintah pun tidak menolak, atas rencana DPR membangun gedung baru.

“Kita lihat semua langkah pemerintah saat ini diamini oleh DPR, tidak ada kritik sama sekali meskipun langkah-langkah itu tidak pro rakyat,” ujar Uchok di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Ia juga mensinyalir ada modus baru dalam merampok uang rakyat dan perampokan uang rakyat yang tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, tapi sudah menggunakan metode-metode terbaru saat ini. Perampokan tidak lagi menggunakan cara menaikkan harga proyek dari nilai sesungguhnya dari anggaran yang ada tapi sudah mengambil langsung dari kantong rakyat.

“Kalau dulu penguasa merampok uang rakyat dengan cara menaikkan anggaran yang tidak sesuai fakta. Kini perampokan langsung diambil dari kantong rakyat. Contohnya yah rakyat dipaksa membeli BBM, listrik dan gas dengan harga tinggi. Untungnya dua kali,” ujarnya.

Pertama, kata Uchok, uang  subsidi tidak jelas digunakan untuk apa, karena sudah beberapa bulan subsidi dicabut dan harga BBM, gas dan listrik naik, tapi tidak ada manfaat berarti yang dinikmati rakyat. Kedua, rakyat membayar lebih mahal dari harga yang sesungguhnya karena monopoli para pengambil kebijakan.

Uchok sendiri tidak melihat ada kepentingan ideologi apapun yang diperjuangkan oleh masing-masing  pihak. Pertentangan yang terjadi di awal pemerintahan berdiri menurutnya, tidak lebih dari upaya saling tawar di antara mereka. Ketika kesepakatan sudah diambil, siapa mendapat apa dan berapa, maka pertentangan pun hilang seperti yang bisa dilihat saat ini oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Saat ini DPR dan Pemerintah sedang melakukan bulan madu atas biaya rakyat. Beban rakyat makin berat karena berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat, sementara kehidupan mereka  makin nyaman karena sudah ada pembagian kavling untuk kepentingan mereka masing-masing. Sementara aparat penegak hukum seperti Polisi, KPK dan Kejaksaan sudah diintervensi baik oleh pemerintah maupun DPR sendiri.Upaya mengadu domba Polisi dan KPK adalah upaya mereka untuk mengamankan kepentingan mereka semata,” paparnya.

Pemerintah pun mengamini semua permintaan DPR termasuk rencana pembangunan gedung baru dan pemberian tambahan uang muka pembelian mobil termasuk didalamnya untuk anggota DPR yang sampai sat ini belum memberikan apapun buat rakyat.

Uchok mengingatkan bahwa itu hanya langkah awal pemerintah memberi hadiah pada, DPR karena akan banyak lagi hadiah-hadiah yang akan diberikan pemerintah  kepada DPR  kedepan, meski harga yang harus dibayarkan adalah kehidupan rakyat yang semakin susah.

“Saya rasa pembangunan gedung baru ini hanya salah satu contoh saja adanya deal-deal bagi-bagi kue antara DPR dan Pemerintah. Akan banyak lagi persetujuan yang akan diberikan pemerintah ke DPR sebagai balasan atas sikap DPR kedepan yang akan membiarkan saja terus langkah-langkah pemerintah yang tidak pro rakyat,” paparnya.

Uchok menilai bantahan-bantahan Jokowi bahwa dirinya tidak tahu adanya nomeklatur pemberian mobil dan juga nomeklatur pembangunan gedung baru hanya sebagai upaya Jokowi “ngeles” saja.

” Apa bedanya kasus uang muka mobil, pembangunan gedung dan Budi Gunawan? Ketika rakyat menolak, Jokowi selalu saja buang badan, berlagak tidak tahu.Betapa lucunya Jokowi,” tandasnya.(faz/ipg)