Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai dari 138 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terdapat 37 BUMN yang tidak sehat. Sebanyak 37 BUMN itu, tiap tahun juga harus mendapatkan subsidi dari negara.
“Ada 20 persen, atau 37 BUMN yang hingga kini tak kunjung sehat,” kata Achsanul Qosasi Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sela-sela sosialisasi peran BPK dan DPR dalam laporan keuangan yang digelar di Garden Palace Hotel Surabaya, Senin (30/3/2015).
Menurut dia, BUMN yang tak sehat umumnya karena tak bisa melakukan evisiensi, tidak patuh pada perundangan yang berlaku serta melakukan mark-up anggaran.
Terkait BUMN yang tak sehat ini, mantan anggota Komisi XI DPR ini mengatakan jika BPK juga telah memberikan pendapat agar pemerintah segera mengambil tindakan.
“Pemerintah yang punya hak, apakah akan ditutup, kerjasama dengan swasta atau melakukan aksi koorporasi sehingga lebih terbuka. Semua bergantung pada pemerintah,” kata Achsanul.
Beberapa BUMN yang tak sehat, kata dia, di antaranya adalah PT Sang Hyang Seri, yang bergerak pada usaha penyediaan bibit petani; lantas PT Rajawali Nusantara Indonesia, gula; dan PT Leces yang bergerak di bidang kertas.
“Seperti PT Sang Hyang Seri, ini tidak masuk akal. Mereka ini pemain tunggal, tidak punya saingan, masak tidak sehat,” kata Achsanul.
Dari catatan BPK, PT Sang Hyang Seri pada tahun 2013 memiliki aset sebesar Rp1,225 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,059 triliun. Perusahaan ini juga mengalami laba minus atau kerugian hingga Rp712 miliar pada tahun 2013.
Begitu juga PT Rajawali Nusantara Indonesia. Di tahun 2013 perusahaan ini mencatat aset mencapai Rp7,381 triliun, namun dengan laba yang hanya Rp33,2 miliar.
Sedangkan PT Leces, pada tahun 2013 memiliki aset Rp1,168 triliun atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,193 trilun. Laba PT Leces pada tahun 2013 juga minus atau merugi Rp151 miliar.
Meski begitu, jika dilihat keseluruhan, maka seluruh BUMN di Indonesia pada tahun 2013 memiliki aset sebesar Rp4.283 triliun. Meski asetnya tergolong besar, namun laba yang dihasilkan hanya Rp160 trilun. “Angka ini sangat kecil sekali. Kalau perusahaan swasta pasti mereka sudah bangkrut,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Muhammad Hatta anggota Komisi XI yang membidangi urusan Keuangan mengatakan, untuk menyehatkan BUMN ini, pemerintah pada tahun 2015 ini mengusulkan adanya penyertaan modal sebesar Rp72,9 triliun.
“Ini adalah yang terbanyak sepanjang pengetahuan saya. Padahal tahun lalu saja yang mengajukan Rp5,6 triliun kita kritisi habis-habisan,” kata dia.
Dia juga mengatakan, masalah yang terjadi di BUMN, saat ini bahkan sudah mulai mengakar hingga ke anak perusahaan BUMN. (fik/ipg)